Oleh: Mahbub Fauzie (Pengamat Sosial Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup; Kepala KUA Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah) Beberapa waktu terakhir, masyarakat kembali diingatkan
Rehab-Rekon Gayo: Apa Beda Tronton, Begerbak, dan Gerbak?
Oleh: Prof. Ahmad Humam Hamid* Di Gayo ada tiga kendaraan yang mungkin tidak pernah duduk bersama dalam rapat pemerintah, tetapi sebenarnya bekerja
Aceh Membutuhkan Civil Society yang Kuat untuk Mengawal Dana Publik
Penulis : Nasruddin Bahar (Koodinator Transparansi Tender Indonesia TTI) Aceh membutuhkan civil society yang kuat, independen dan kritis dalam mengontrol pengelolaan dana
Jembatan Harapan Mahasiswa Gayo dari Tanah Rantau
Oleh: Ahmad Syafiq Sidqi (Mahasiswa Gayo Asal Jagong Jeget. Kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) Fenomena merantau bagi
Menunggu OTT di Aceh: Ketika Publik Bertanya, Di Mana Komitmen KPK?
Oleh : M. Fauzan Febriansyah (Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian Hukum, Politik & Kebijakan Publik)) Dalam satu tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi
Paradoks UU No 41 Tahun 1999 : Ketika Hutan Dikuasai Negara, Keadilan Ekologis dan Hak Masyarakat Menjadi Korban
Oleh: Nazarul Akbar* Pendahuluan Selama lebih dari dua puluh lima tahun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi fondasi utama tata
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
