Penulis : Nasruddin Bahar (Koodinator Transparansi Tender Indonesia TTI) Aceh membutuhkan civil society yang kuat, independen dan kritis dalam mengontrol pengelolaan dana
Jembatan Harapan Mahasiswa Gayo dari Tanah Rantau
Oleh: Ahmad Syafiq Sidqi (Mahasiswa Gayo Asal Jagong Jeget. Kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) Fenomena merantau bagi
Menunggu OTT di Aceh: Ketika Publik Bertanya, Di Mana Komitmen KPK?
Oleh : M. Fauzan Febriansyah (Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian Hukum, Politik & Kebijakan Publik)) Dalam satu tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi
Paradoks UU No 41 Tahun 1999 : Ketika Hutan Dikuasai Negara, Keadilan Ekologis dan Hak Masyarakat Menjadi Korban
Oleh: Nazarul Akbar* Pendahuluan Selama lebih dari dua puluh lima tahun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi fondasi utama tata
Surat Terbuka untuk Gubernur Aceh : Tolong Bikin Membaca Terlihat Biasa
Yth. Bapak Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Beberapa waktu lalu, seorang teman mengatakan sesuatu yang sampai hari ini masih saya ingat. “Aku sebenarnya
Menimbang Nasaruddin Umar: Kepemimpinan Ormas dan Maqashid 5+1
Oleh : Ali Abubakar* Pernahkah kita membayangkan sebuah rumah megah dengan tiang-tiang kokoh dan atap tinggi, tetapi berdiri di atas tanah yang
Inflasi Tinggi, Rakyat Menjerit : Apa Kerja Haili Yoga?
Oleh : Sertalia* Ketika harga semen di luar kewajaran, maka berapa kepala keluarga yang bekerja sebagai tukang bangunan harus menerima kehilangan upah,
- Sebelumnya
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- …
- 422
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
