Oleh : Prof. Humam Hamid*
Jalan mulai dibuka. Rumah mulai diperbaiki. Alat-alat berat bekerja di berbagai titik longsor. Pemerintah memantau pembukaan kembali jalur utama yang menghubungkan kawasan Dataran Tinggi Gayo dengan wilayah lain di Aceh.
Semua itu penting. Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak boleh luput: apakah kehidupan masyarakat Gayo juga sedang dipulihkan?
Di sinilah persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mulai terlihat. Negara bekerja, tetapi bidang pandangnya masih terlalu sempit. Yang paling mudah dilihat segera dihitung dan ditangani. Jalan nasional yang putus terlihat jelas. Rumah yang roboh mudah didata. Jembatan besar yang rusak segera masuk dalam daftar pekerjaan.
Yang tidak terlihat dari jalan raya sering kali justru lebih menentukan masa depan masyarakat.
Lahan pertanian yang tertimbun lumpur. Saluran irigasi yang mati. Kebun hortikultura yang kehilangan produksi. Jembatan kecil yang menghubungkan kampung dengan kebun dan pasar. Modal kerja keluarga tani yang hilang dalam beberapa hari. Semua itu tidak selalu muncul dalam gambar-gambar besar tentang pemulihan pascabencana.
Inilah yang saya sebut sebagai “kebutaan parsial”.
Bukan berarti pemerintah tidak melihat kerusakan. Pemerintah melihat sebagian dari kerusakan itu. Tetapi cara melihatnya masih lebih banyak berangkat dari apa yang mudah diukur secara fisik, bukan dari apa yang menentukan kemampuan masyarakat untuk kembali hidup secara normal.
Bagi masyarakat Gayo, rumah dan jalan hanyalah sebagian dari sistem kehidupan. Separuh lainnya berada di sawah, ladang hortikultura, kebun kopi, saluran irigasi, jalan kampung, jembatan penghubung, pasar, dan seluruh jaringan ekonomi yang menghubungkan rumah tangga dengan sumber penghidupannya.
Ketika Siklon Senyar membawa hujan ekstrem yang memicu banjir bandang dan longsor, yang hancur bukan hanya bangunan. Lumpur, batu, kayu dan material rombakan menerjang lahan produksi, menutup saluran air, merusak jaringan irigasi dan memutus hubungan antara kampung dengan kawasan pertanian.
Kerusakan semacam ini tidak selalu tampak dramatis dari udara. Namun dampaknya bisa jauh lebih panjang daripada kerusakan sebuah bangunan.
Sebuah rumah dapat dibangun kembali. Sebuah jalan dapat diaspal kembali. Tetapi jika lahan pertanian tidak lagi produktif, irigasi tidak berfungsi dan petani kehilangan modal untuk menanam kembali, sebuah keluarga kehilangan sesuatu yang jauh lebih mendasar: kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri.
Di sinilah perbedaan antara memperbaiki kerusakan dan memulihkan kehidupan menjadi sangat penting.
Di Pegasing, Aceh Tengah, terutama di Wih Pesam dan sekitarnya, sedimentasi akibat luapan sungai menutup saluran irigasi dan menimbun lahan hortikultura. Tanaman cabai dan tomat yang berada dalam fase menjelang panen ikut terkubur.
Di Bener Kelipah dan Permata, Bener Meriah, material banjir juga merusak jaringan irigasi yang menopang kawasan pertanian kentang, kubis dan berbagai tanaman hortikultura lainnya.
Bagi orang yang melihat pertanian hanya sebagai komoditas, kehilangan itu mungkin terlihat sebagai kerugian produksi.
Bagi keluarga tani Gayo, persoalannya jauh lebih besar.
Hortikultura adalah salah satu mesin cash flow rumah tangga. Cabai, tomat, kentang, kubis dan sayuran lainnya bukan sekadar hasil kebun. Dari situlah uang tunai masuk secara relatif cepat untuk membeli beras, memenuhi kebutuhan dapur, membayar sekolah anak, membeli obat dan membiayai kebutuhan sehari-hari.
Kopi mempunyai siklus ekonomi yang berbeda. Hortikultura bekerja dengan ritme yang jauh lebih pendek. Karena itu, ketika tanaman hortikultura hilang dan irigasi rusak, pendapatan keluarga dapat jatuh dalam hitungan hari.
Bantuan pangan memang penting pada masa darurat. Tetapi bantuan pangan tidak dapat menggantikan sumber pendapatan secara permanen. Beras dapat menyelamatkan konsumsi hari ini. Ia tidak otomatis menyediakan modal untuk menanam kembali esok hari.
Di sinilah skema rehab-rekon perlu melihat lebih jauh.
Petani yang kehilangan tanaman bukan hanya kehilangan hasil panen. Ia kehilangan modal yang sudah ditanam, kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima, dan sering kali kehilangan kemampuan untuk membiayai musim tanam berikutnya.
Karena itu, pemulihan lahan tanpa pemulihan modal kerja juga belum cukup. Demikian pula pemulihan irigasi tanpa memastikan petani memiliki kemampuan untuk kembali berproduksi.
Persoalan yang sama terlihat pada konektivitas tingkat kampung.
Ketika perhatian publik tertuju pada jalan arteri nasional, jalan kecil dan jembatan perintis sering luput dari perhatian. Padahal bagi masyarakat pedalaman, sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kampung dengan kebun dapat memiliki nilai ekonomi yang sama pentingnya dengan sebuah ruas jalan besar.
Di Pining, Gayo Lues, misalnya, putusnya jembatan penghubung kampung dengan kawasan perkebunan dan desa-desa sekitarnya bukan sekadar persoalan transportasi. Ia memutus hubungan masyarakat dengan pasar dan sumber penghasilan.
Di Kute Panang, Aceh Tengah, rusaknya jembatan penghubung antardusun juga dapat mengubah perjalanan yang sebelumnya sederhana menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang mahal.
Ketika jalur perintis terputus, ongkos membawa barang naik. Material bangunan menjadi lebih mahal. Hasil pertanian lebih sulit dibawa keluar. Anak-anak menghadapi perjalanan yang lebih panjang menuju sekolah. Obat-obatan dan pelayanan kesehatan menjadi lebih sulit menjangkau kampung.
Dengan kata lain, ketika konektivitas mikro mati, ekonomi mikro ikut mati.
Inilah bagian dari kerusakan yang sering tidak masuk dalam narasi besar pembangunan kembali.
Ada persoalan lain yang bahkan lebih mendasar, yaitu ruang hidup.
Di Timang Gajah, Bener Meriah, warga yang tinggal di kawasan dengan rekahan tanah dan ancaman longsor hidup dalam kecemasan yang tidak selesai. Di kawasan bantaran sungai di Kebayakan, Aceh Tengah, ancaman erosi dan kenaikan debit air membuat sebagian warga menghadapi ketidakpastian yang sama.
Rumah mereka mungkin masih berdiri.
Tetapi apakah mereka aman?
Pertanyaan itu penting karena rehabilitasi tidak boleh hanya berarti mengembalikan bangunan ke kondisi sebelum bencana. Jika tapak rumah tersebut kembali terancam bencana, membangun kembali rumah di lokasi yang sama bukanlah pemulihan. Itu hanya mengembalikan masyarakat ke dalam risiko yang sama.
Di sinilah persoalan relokasi menjadi rumit.
Relokasi bukan sekadar mencari tanah kosong lalu membangun rumah. Relokasi yang benar harus menyediakan ruang hidup yang aman, memiliki kepastian hukum, tersedia air dan sanitasi, dapat dijangkau sekolah dan fasilitas kesehatan, memiliki akses transportasi, serta yang paling penting, tetap memungkinkan masyarakat memperoleh penghidupan.
Bagi petani, rumah tanpa akses terhadap lahan produksi bukanlah solusi.
Jika sebuah keluarga dipindahkan ke tempat yang aman tetapi jauh dari kebun, pasar dan sumber pendapatan, negara mungkin telah menyelamatkan rumahnya, tetapi belum menyelamatkan kehidupannya.
Relokasi tanpa pemulihan mata pencaharian hanya memindahkan kemiskinan dari satu tempat ke tempat lain.
Karena itu, persoalan rehab-rekon Gayo sebenarnya jauh lebih besar daripada persoalan memperbaiki jalan atau membangun kembali rumah.
Yang harus dipulihkan adalah sistem penghidupan.
Paradigma inilah yang perlu segera dikoreksi.
Rehab-rekon tidak boleh hanya diukur dari berapa kilometer jalan nasional yang kembali terbuka, berapa rumah yang kembali berdiri, atau berapa banyak alat berat yang dikerahkan. Semua indikator itu penting, tetapi belum cukup.
Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah petani kembali dapat menanam, apakah air kembali mengalir ke lahan, apakah hasil pertanian kembali dapat dibawa ke pasar, apakah anak-anak kembali bersekolah dengan aman, apakah pelayanan kesehatan kembali menjangkau kampung, dan apakah keluarga yang direlokasi kembali memiliki sumber penghidupan yang layak.
Karena itu, pemerintah perlu mengubah cara kerja rehab-rekon di Dataran Tinggi Gayo.
Pertama, skema bantuan bencana perlu diperluas dari pemulihan aset fisik menuju pemulihan mata pencaharian. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi harus memungkinkan dukungan bagi lahan pertanian produktif yang rusak, termasuk pembersihan sedimentasi, pemulihan tanah, pemulihan tanaman, sarana produksi dan modal kerja bagi keluarga tani yang kehilangan sumber pendapatan.
Kedua, pemulihan irigasi dan jaringan air harus ditempatkan sebagai prioritas ekonomi, bukan sekadar pekerjaan teknis. Alat berat tidak boleh hanya terkonsentrasi pada koridor jalan utama. Jika saluran irigasi tertutup lumpur dan material rombakan, alat berat juga harus diarahkan ke sentra-sentra produksi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Ketiga, konektivitas kampung harus diperlakukan sebagai bagian dari infrastruktur pemulihan ekonomi. Jembatan gantung, jalan usaha tani, jalan antardusun dan akses menuju pasar bukan infrastruktur kelas dua. Bagi masyarakat pedalaman, justru di sanalah denyut ekonomi sehari-hari berlangsung.
Keempat, pemerintah daerah harus mempercepat penyelesaian persoalan ruang hidup warga yang berada di zona rawan. Relokasi harus dilakukan dengan prinsip keselamatan, kepastian hukum dan keberlanjutan mata pencaharian. Tanah yang aman tetapi tidak produktif atau tidak terhubung dengan kehidupan ekonomi warga bukanlah lokasi relokasi yang benar-benar layak.
Dan kelima, seluruh proses rehab-rekon harus menggunakan satu ukuran yang lebih manusiawi: apakah keluarga terdampak sudah kembali mampu berdiri dengan kaki sendiri?
Sebab tujuan akhir pemulihan bukanlah membuat laporan bahwa jalan telah dibuka, rumah telah dibangun dan bantuan telah disalurkan.
Tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat kembali mampu bekerja, bertani, bersekolah, berobat, berdagang dan hidup tanpa terus-menerus menunggu bantuan.
Gayo tidak hanya membutuhkan pembangunan kembali benda-benda yang hancur. Gayo membutuhkan pemulihan kehidupan yang ikut hancur bersama benda-benda itu.
Rumah yang dibangun kembali tanpa menghidupkan lahan pertanian bukan pemulihan yang utuh. Jalan yang terbuka tetapi tidak membawa kembali hasil panen ke pasar juga belum menyelesaikan persoalan. Relokasi yang aman tetapi memutus mata pencaharian hanya akan menciptakan bentuk baru dari kerentanan.
Bencana memang menghancurkan rumah dan jalan.
Tetapi bencana juga menghancurkan modal, pendapatan, akses dan rasa aman.
Karena itu, rehab-rekon Gayo harus berhenti sekadar membangun kembali apa yang terlihat. Ia harus mulai memulihkan apa yang membuat kehidupan masyarakat tetap berjalan.
Jika tidak, kita mungkin berhasil membangun kembali rumah-rumah yang roboh dan jalan-jalan yang putus, tetapi gagal membangun kembali kehidupan rakyat yang tinggal di dalamnya. []
