Oleh : Ruri Maulidhani, SE., M.Si, CGAA*
Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian. Gagasan tersebut muncul di tengah berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program MBG, khususnya terkait pengelolaan dapur, kualitas makanan, distribusi hingga pengawasan.
Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persoalan yang terjadi harus diselesaikan dengan menutup dapur MBG dan mengalihkan pelaksanaannya kepada kantin sekolah?
Berbagai kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan MBG memang perlu menjadi bahan evaluasi serius. Akan tetapi, persoalan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan keberadaan dapur MBG yang selama ini telah dibangun untuk mendukung program tersebut.
Kalau memang ada kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya, yang harus dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai karena ada beberapa persoalan, kita langsung mengambil kesimpulan bahwa dapur MBG harus ditutup.
Program MBG pada dasarnya merupakan program yang memiliki tujuan sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Program ini juga melibatkan banyak pihak, termasuk tenaga kerja dan masyarakat yang berada di sekitar pelaksanaan program.
Karena itu, yang menjadi persoalan bukan semata-mata ada atau tidaknya program MBG, melainkan bagaimana program tersebut dijalankan agar benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Dapur MBG yang sudah tersedia seharusnya menjadi aset yang diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan, bukan justru mengambil langkah yang berpotensi memunculkan persoalan baru.
Pada dasarnya kita sudah punya dapur MBG. Tinggal bagaimana kita evaluasi, kita benahi dan kita tingkatkan kualitasnya agar ke depan kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
Jangan Sampai Solusi Justru Melahirkan Masalah Baru
Wacana melibatkan kantin sekolah tentu perlu dikaji secara matang. Kantin sekolah memang sudah berada di lingkungan sekolah dan secara geografis lebih dekat dengan penerima manfaat. Namun, kedekatan lokasi tidak otomatis berarti seluruh kantin memiliki kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab sebesar program MBG.
Tidak semua kantin sekolah otomatis memiliki fasilitas dapur yang memadai, tenaga pengelola yang cukup, kapasitas produksi dalam jumlah besar, standar kebersihan dan keamanan pangan yang sesuai, maupun kemampuan menyusun serta menyediakan makanan dengan kebutuhan gizi sesuai ketentuan MBG.
Jika pengelolaan MBG dialihkan begitu saja kepada kantin sekolah tanpa persiapan dan standar yang jelas, bukan tidak mungkin persoalan baru justru muncul.
Jangan sampai kita ingin menyelesaikan satu masalah, tetapi kemudian menciptakan masalah yang lain. Kalau kantin sekolah memang nantinya dilibatkan, tentu harus ada kajian, standar dan kesiapan yang jelas. Tidak bisa hanya karena kantin berada di sekolah kemudian dianggap otomatis siap mengelola MBG. Dan yang lebih mendesak untuk dilakukan saat ini adalah memperbaiki kualitas dapur dan sistem pelaksanaan MBG secara menyeluruh.
Evaluasi tidak cukup hanya melihat makanan sampai ke tangan siswa atau tidak. Lebih dari itu, perlu dilihat bagaimana proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, kebersihan dapur, kualitas dan kandungan gizi makanan, ketepatan waktu distribusi, keamanan pangan, hingga sistem pengawasan terhadap pelaksana.
Kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga perlu dievaluasi secara berkala. Setiap persoalan yang ditemukan harus dicatat, ditelusuri penyebabnya dan diberikan solusi yang konkret.
Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada mencari siapa yang salah, tetapi menghasilkan perbaikan sistem agar pelaksanaan MBG semakin baik.
MBG Harus Dijaga, Bukan Sekadar Dipertahankan
Program MBG merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dampaknya dirasakan oleh anak-anak sekolah, orang tua, tenaga pendidik hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai pelaksanaannya. Karena itu, program tersebut harus dijaga bersama.
MBG ini bukan hanya soal makanan. Ada anak-anak yang menerima manfaatnya, ada orang tua yang berharap kebutuhan gizi anaknya terbantu, dan ada masyarakat yang ikut terlibat di dalamnya. Karena itu program ini harus kita jaga bersama.
Kritik terhadap pelaksanaan MBG tetap diperlukan. Bahkan, kritik dan evaluasi merupakan bagian penting agar program yang memiliki tujuan besar tersebut tidak berjalan tanpa pengawasan.
Namun, kritik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kekurangan, bukan menjadi alasan untuk menghapus sistem yang sebenarnya masih dapat dibenahi.
Jika terdapat dapur yang belum memenuhi standar, maka dapur tersebut harus diperbaiki. Jika terdapat masalah dalam distribusi, maka mekanisme distribusinya harus dievaluasi. Jika kualitas makanan belum sesuai harapan, maka standar pengolahan dan pengawasan harus diperketat.
Begitu pula jika ditemukan persoalan pada SPPG, maka kinerjanya harus dievaluasi dan diperbaiki.
Dengan pendekatan tersebut, keberadaan dapur MBG tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang harus ditutup setiap kali ditemukan kesalahan, melainkan sebagai bagian dari sistem yang harus terus diperbaiki.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga oleh seberapa aman, bergizi, tepat waktu dan berkualitas makanan tersebut diterima oleh anak-anak.
Karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk mengubah sistem secara besar-besaran, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG perlu dilakukan terlebih dahulu.
MBG adalah program yang baik dengan tujuan yang baik. Yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya. Jangan sampai karena beberapa kesalahan, program yang seharusnya memberikan manfaat justru dihentikan atau diubah tanpa kajian yang matang dan pada akhirnya menimbulkan persoalan baru.[]
*Ketua YayasanPemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Aceh Tengah
