BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Menteri Pekerjaan Umum mengevaluasi pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana yang dinilai terlalu banyak memberikan porsi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pembangunan Aceh tidak cukup hanya mengejar percepatan infrastruktur, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pengusaha lokal.
Menurut TTI, persoalan terletak pada desain paket pekerjaan. Pekerjaan yang sebenarnya mampu dikerjakan kontraktor daerah justru digabung menjadi paket bernilai ratusan miliar rupiah sehingga persyaratan kemampuan keuangan menjadi tinggi dan mempersempit ruang kompetisi kontraktor lokal.
“Jangan menciptakan paket bernilai ratusan miliar karena pekerjaan dari berbagai kabupaten digabungkan, lalu nilai besar itu dijadikan alasan seolah-olah hanya BUMN yang mampu mengerjakannya,” tegas Nasruddin, Senin 14 September 2026.
TTI juga menyoroti kemungkinan pekerjaan yang telah dimenangkan BUMN kemudian dilaksanakan kontraktor lokal melalui subkontrak. Kondisi ini dinilai membuat pengusaha Aceh hanya menjadi pelaksana lapangan, sementara kendali kontrak dan margin utama berada pada kontraktor utama.
TTI meminta Kementerian PU mengevaluasi konsolidasi paket berdasarkan wilayah, jenis pekerjaan, kemampuan usaha dan kompleksitas teknis. BUMN tetap diperlukan untuk proyek strategis yang membutuhkan teknologi tinggi, peralatan berat dan kemampuan finansial besar.
Namun, pekerjaan sederhana seperti jalan lingkungan, saluran dan bangunan sederhana dinilai semestinya lebih banyak membuka ruang bagi perusahaan daerah.
“Sangat miris apabila Aceh memperoleh bantuan pembangunan puluhan triliun rupiah, tetapi pengusaha Aceh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujar Nasruddin.
TTI menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh harus menjadi momentum membangun infrastruktur sekaligus menghidupkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kontraktor lokal.
“Pemerintah harus hadir secara adil. Jangan sampai proyek pemulihan Aceh menghasilkan infrastruktur baru, tetapi mematikan kesempatan kontraktor lokal untuk tumbuh.” tandasnya.
[SP]
