BANDA ACEH–LintasGAYO.co : Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan dukungan penuh terhadap pengusaha lokal dan kelompok penangkar benih tanaman di Aceh agar memperoleh kesempatan yang adil dalam program pengadaan bibit bantuan Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa pengadaan bibit bantuan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha pembibitan di daerah penerima bantuan.
“TTI mendukung pengusaha lokal penangkar bibit di Aceh. Mereka harus diberikan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam program pengadaan bibit bantuan Kementerian Pertanian, sepanjang memenuhi persyaratan teknis, mutu, sertifikasi, dan ketentuan pengadaan,” tegas Nasruddin Bahar.
Menurut TTI, Aceh memiliki potensi pengembangan usaha penangkaran benih, khususnya komoditas kopi arabika di kawasan Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
TTI menilai program bantuan bibit pemerintah semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas penangkar lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan perekonomian petani dan masyarakat Aceh.
TTI Ingatkan Jangan Sampai Pengusaha Lokal Hanya Jadi Penonton
Nasruddin Bahar mengingatkan agar pengadaan bibit bantuan bernilai besar tidak justru mengesampingkan penangkar lokal yang memiliki kemampuan produksi dan memenuhi persyaratan.
“Jangan sampai anggaran bantuan bibit yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah justru membuat pengusaha lokal hanya menjadi penonton. Pemerintah harus membangun ekosistem penangkaran bibit yang sehat dan berkelanjutan di Aceh,” ujarnya.
Namun, TTI juga menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pengusaha lokal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan mutu dan legalitas benih.
“Kami mendukung penangkar lokal yang profesional, bukan praktik pengadaan bibit tanpa kejelasan asal-usul dan sertifikasi. Bibit bantuan harus benar-benar bermutu agar tidak merugikan petani penerima,” tegasnya.
TTI Minta Kementan Transparan
TTI mendorong Kementerian Pertanian untuk membuka informasi mengenai kebutuhan bibit, persyaratan sertifikasi, kemampuan produksi penangkar, identitas penyedia, serta mekanisme pemeriksaan mutu dan distribusi bantuan.
TTI juga meminta agar penangkar lokal mendapatkan akses informasi dan kesempatan bersaing secara terbuka sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Nasruddin menegaskan bahwa TTI akan terus mengawal pengadaan bibit bantuan pertanian di Aceh agar tidak terjadi penyimpangan, sekaligus memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi petani dan perekonomian daerah.
“TTI berdiri bersama pengusaha lokal yang jujur dan profesional. Kita ingin uang negara menghasilkan bibit berkualitas, petani memperoleh manfaat, dan ekonomi Aceh ikut tumbuh. Jangan sampai bantuan untuk petani justru menjadi ladang keuntungan pihak tertentu dengan mengorbankan mutu bibit,” pungkas Nasruddin Bahar.
[Fa]
