TTI Kawal Pengadaan 10,2 Juta Kg Pupuk Organik Senilai Rp43,2 Miliar untuk Peremajaan Kopi Gayo

oleh

BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan akan mengawal secara ketat pengadaan pupuk organik senilai Rp43,2 miliar yang diperuntukkan bagi program peremajaan tanaman kopi Arabika di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertanian tersebut mencakup kebutuhan pupuk organik sebanyak 10.295.675 kilogram untuk lahan perkebunan kopi seluas 5.213 hektare.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin, di Banda Aceh, Sabtu (31/10/2026), mengatakan pengadaan tersebut merupakan salah satu paket strategis sektor perkebunan yang membutuhkan pengawasan serius, terutama menyangkut ketepatan sasaran, jumlah, mutu, dan waktu penyaluran.

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 68314904, paket tersebut berada di bawah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Paket dengan uraian pekerjaan Pengadaan Pupuk Organik untuk Kegiatan Peremajaan Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Aceh Tengah seluas 5.213 hektare (ABT) itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp43.241.835.000.

Pengadaan dilakukan melalui metode E-Purchasing dengan jadwal pelaksanaan kontrak Oktober hingga Desember 2026.

Nasruddin menjelaskan, besarnya volume pengadaan yang harus didistribusikan dalam waktu kurang dari tiga bulan menjadi perhatian TTI. Jika dihitung berdasarkan luas lahan, kebutuhan pupuk tersebut rata-rata mencapai hampir 1.975 kilogram per hektare.

Menurutnya, angka tersebut harus dibuktikan melalui distribusi fisik di lapangan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen administrasi pengadaan.

“Volume pengadaan mencapai lebih dari 10,2 juta kilogram. Pertanyaannya, apakah seluruh pupuk tersebut benar-benar sampai kepada kelompok tani penerima sesuai dengan luas lahan yang ditetapkan? Ini yang akan kami kawal dan verifikasi,” ujar Nasruddin.

Empat Fokus Pengawasan TTI

Nasruddin menyebutkan terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus investigasi dan pengawasan TTI terhadap paket pengadaan tersebut.

Pertama, ketepatan sasaran. TTI akan memastikan pupuk organik disalurkan kepada kelompok tani yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) penerima program peremajaan kopi Arabika seluas 5.213 hektare di Aceh Tengah. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah kemungkinan pengalihan pupuk kepada pihak yang tidak berhak.

Kedua, ketepatan jumlah. Dengan kebutuhan rata-rata hampir 1.975 kilogram per hektare, TTI akan mencocokkan volume pupuk dalam kontrak dengan jumlah yang benar-benar diterima petani di lapangan.

Ketiga, ketepatan mutu. TTI akan menelusuri kesesuaian pupuk organik dengan standar mutu yang dipersyaratkan, termasuk SNI apabila diwajibkan dalam spesifikasi teknis, sertifikasi produk, serta hasil pengujian laboratorium.

Nasruddin juga menyoroti bahwa paket tersebut mencantumkan aspek Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement), meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keempat, ketepatan waktu dan transparansi proses E-Purchasing. TTI meminta agar seluruh proses pemilihan penyedia melalui Katalog Elektronik dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk pengawasan publik, sehingga tidak terjadi pengondisian penyedia.

“Anggaran Rp43,2 miliar ini adalah uang rakyat. Kami tidak ingin persoalan dugaan bibit kopi tidak bersertifikat senilai Rp116,5 miliar pada enam paket pengadaan di wilayah Gayo terulang kembali dalam bentuk pengadaan pupuk,” tegas Nasruddin.

Ia menegaskan, TTI akan menjalankan prinsip KAWAL, CEK, PASTIKAN untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada petani kopi Gayo.

Minta Kementan Buka Data Distribusi

Lebih lanjut, TTI mendesak Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian agar membuka data distribusi pupuk organik secara transparan.

Menurut Nasruddin, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat, khususnya petani kopi di Aceh Tengah, dapat mengetahui siapa penyedia, berapa volume yang didistribusikan, kelompok tani penerima, serta lokasi penyaluran pupuk.

TTI juga menyatakan siap menerima laporan dan pengaduan dari petani apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan dengan kondisi penyaluran di lapangan.

Sebagai bagian dari proses pengawasan, TTI menjadwalkan penerbitan Laporan Hasil Pengawasan Lapangan Tahap I pada awal November 2026.

Nasruddin berharap pengawasan tersebut dapat memastikan program peremajaan kopi Arabika di Aceh Tengah berjalan sesuai ketentuan, sehingga anggaran puluhan miliar rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan keberlanjutan komoditas kopi Gayo.

[Fa]

Comments

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.