Konflik Gajah Sumatera di Bener Meriah: Saatnya Aceh Menegakkan Komitmen Tata Ruang dan Konservasi

oleh

Oleh: Dr. Budiyono, S.Hut., M.Si; Ketua Pusat Kajian Agroforestri dan Ekosistem Dataran Tinggi-Universitas Gajah Putih (PKAEDT-UGP)

Konflik antara manusia dan gajah Sumatera di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan satwa liar yang bersifat insidental. Persoalan ini telah berkembang menjadi krisis tata ruang, krisis pengelolaan lanskap, dan sekaligus cerminan belum optimalnya implementasi kebijakan konservasi yang selama ini telah direncanakan dalam berbagai dokumen pembangunan daerah.

Setiap kali gajah memasuki kebun warga, merusak tanaman produktif, menghancurkan rumah, atau bahkan menimbulkan korban jiwa, respons yang muncul hampir selalu sama: pengusiran gajah, penanganan darurat, dan bantuan sementara kepada masyarakat terdampak. Namun setelah situasi mereda, akar persoalan tetap tidak tersentuh. Akibatnya konflik kembali berulang dengan pola yang sama.

Pertanyaannya sederhana: jika konflik ini terus terjadi selama bertahun-tahun, mengapa solusi permanennya belum juga diwujudkan?

Jawabannya terletak pada belum terintegrasinya kebijakan konservasi, pengelolaan habitat satwa liar, dan perencanaan tata ruang pembangunan wilayah.

Bener Meriah dan Aceh Tengah berada dalam bentang alam penting yang menjadi bagian dari jalur pergerakan gajah Sumatera di wilayah tengah Aceh. Jalur-jalur tersebut bukanlah sesuatu yang baru muncul hari ini. Koridor gajah telah terbentuk secara ekologis selama ratusan tahun.

Namun dalam beberapa dekade terakhir, tekanan pembangunan, perubahan tutupan lahan, fragmentasi habitat, dan meningkatnya aktivitas manusia telah mempersempit ruang hidup satwa liar.

Akibatnya, ruang yang seharusnya menjadi habitat dan koridor pergerakan gajah beririsan langsung dengan kawasan perkebunan dan permukiman masyarakat.

Dalam konteks inilah konflik manusia dan gajah harus dipahami. Gajah sebenarnya tidak sedang “menyerang” manusia. Sebaliknya, gajah sedang berusaha bertahan hidup di tengah ruang ekologis yang semakin menyempit.

Namun pada saat yang sama, masyarakat juga tidak dapat disalahkan. Petani hanya ingin bekerja di kebunnya dengan aman. Mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kepastian berusaha, dan jaminan keselamatan dari negara.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak boleh memihak hanya pada satu sisi. Yang diperlukan adalah pendekatan lanskap yang mampu melindungi manusia sekaligus menjaga keberlangsungan populasi gajah Sumatera.

Di sinilah pentingnya mengaitkan penyelesaian konflik ini dengan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. RTRW bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan ekologis.

Sayangnya, selama ini isu konflik manusia dan gajah sering ditangani sebagai persoalan konservasi semata, padahal sesungguhnya ia merupakan konsekuensi langsung dari tata ruang yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan konektivitas habitat satwa liar.

Pemerintah Aceh harus menjadikan perlindungan koridor gajah sebagai bagian integral dari implementasi RTRW. Kawasan-kawasan penting yang menjadi habitat dan jalur jelajah gajah harus memperoleh kepastian ruang dan perlindungan hukum yang kuat. Tanpa itu, konflik akan terus berpindah dari satu kampung ke kampung lainnya.

Dalam kerangka tersebut, percepatan pengesahan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) menjadi kawasan konservasi strategis merupakan langkah yang sangat mendesak. Kawasan PECI bukan hanya penting bagi perlindungan gajah Sumatera, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk mengurangi konflik yang selama ini membebani masyarakat.

Pengesahan PECI harus dilihat sebagai investasi keamanan sosial dan ekologi sekaligus. Melalui perlindungan habitat dan koridor yang jelas, ruang gerak gajah dapat dipulihkan, sementara masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik dari ancaman konflik.

Di sisi lain, upaya ini harus diperkuat melalui kolaborasi multipihak. Kerja sama antara pemerintah, WWF, perguruan tinggi, lembaga konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal perlu diperluas dalam bentuk program yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pada tahap pra-konflik, fokus harus diarahkan pada pemetaan koridor gajah, sistem peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, pembangunan pagar mitigasi, restorasi habitat, serta pendidikan konservasi berbasis komunitas.

Sementara pada tahap pasca-konflik, perhatian harus diberikan pada pemulihan ekonomi keluarga terdampak, mekanisme kompensasi yang adil, rehabilitasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat yang hidup di kawasan rawan konflik.

Selama ini berbagai program telah dijalankan oleh banyak pihak, termasuk WWF. Namun tantangan terbesar bukan kekurangan program, melainkan belum adanya kerangka kebijakan yang menyatukan seluruh inisiatif tersebut ke dalam satu strategi lanskap yang terintegrasi dengan RTRW Aceh.

Karena itulah pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten tidak boleh lagi bekerja secara sektoral. Konflik manusia dan gajah adalah persoalan lintas batas administratif, lintas kewenangan, dan lintas kepentingan. Penyelesaiannya harus ditempuh melalui pendekatan kolaboratif yang berorientasi jangka panjang.

Masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah tidak membutuhkan simpati setiap kali terjadi tragedi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mampu mencegah tragedi itu terjadi.

Sudah saatnya Aceh membuktikan bahwa komitmen tata ruang berkelanjutan bukan hanya tertulis dalam dokumen RTRW, tetapi benar-benar diwujudkan di lapangan melalui perlindungan kawasan PECI, penguatan koridor gajah, dan kolaborasi nyata bersama WWF serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan konservasi tidak diukur dari banyaknya aturan yang dibuat, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan satu bentang alam yang aman bagi manusia, sekaligus layak bagi gajah Sumatera untuk tetap hidup dan berkembang.

Jika itu dapat diwujudkan, maka Bener Meriah tidak hanya menjadi lokasi konflik, tetapi dapat menjadi contoh nasional tentang bagaimana pembangunan, tata ruang, dan konservasi berjalan secara harmonis dalam satu lanskap yang berkelanjutan. []

Comments

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.