Oleh : Ahmad Humam Hamid*
Orang Gayo barangkali tidak perlu membaca terlalu banyak buku ilmu politik untuk memahami apa itu negara. Sesekali cukup menunggu hujan deras turun di Kala Empu, Linge.
Di sana, hampir sepuluh bulan setelah bencana besar akhir November 2025, Rahmudin Amara mempunyai kebiasaan yang dahulu mungkin tidak pernah dibayangkannya. Ketika langit menghitam dan hujan turun semakin deras, ia memperhatikan air dan sesekali melihat ke arah perbukitan. Jika keadaan mulai mencurigakan, ia dan keluarganya bersiap mencari tempat yang lebih tinggi.
Kadang-kadang tengah malam.
Dahulu orang Gayo naik ke gunung karena kebun, ternak, atau urusan hidup sehari-hari. Setelah bencana, bagi sebagian orang gunung memperoleh fungsi tambahan: alamat darurat ketika rumah tidak lagi memberikan rasa aman.
Untunglah gunung tidak meminta proposal, fotokopi KTP, atau surat keterangan bahwa seseorang benar-benar sedang ketakutan.
Ketika kisah Rahmudin diberitakan pada pertengahan Juli, 32 rumah di dusunnya disebut hancur. Huntara belum dibangun. Keluarganya memperoleh Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta untuk tiga bulan. Delapan bulan setelah air menghantam kampung mereka, hujan masih mempunyai kemampuan mengubah rencana sebuah keluarga dalam hitungan menit.
Di Jakarta dan Banda Aceh, pemulihan mempunyai bahasa yang jauh lebih terpelajar. Ada rehabilitasi dan rekonstruksi, R3P, RENDUK, DIPA, DED, tender, kontrak, progres fisik dan realisasi anggaran. Singkatannya cukup banyak sehingga kalau korban berhasil menghafal semuanya, mungkin pemerintah patut mempertimbangkan pemberian sertifikat.
Rahmudin mempunyai indikator kinerja yang lebih sederhana: ketika hujan deras turun malam ini, apakah keluarganya masih harus bersiap menuju bukit?
Itulah ukuran yang pertama.
Beberapa puluh kilometer dari sana, Kampung Uning Mas di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, mengenal wajah bencana dengan cara berbeda. Orang-orang di sana tidak lagi perlu membayangkan apa yang dapat dilakukan banjir bandang dan longsor terhadap sebuah kampung. Mereka telah melihatnya dengan mata sendiri.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyebut Uning Mas sebagai salah satu kawasan yang paling parah terdampak. Hampir seluruh rumah dilaporkan rata dengan tanah, kecuali beberapa rumah kebun yang berada di tempat lebih tinggi. Pada Januari, kehidupan sekolah pun masih berlangsung di tenda dan dalam segala keterbatasan yang menyertainya.
Waktu kemudian melakukan pekerjaannya. Januari menjadi Februari, Februari menjadi Maret, Ramadan dan Lebaran berlalu, kemudian datang pertengahan tahun dan akhirnya September.
Pada 24 September, 26 keluarga asal Uning Mas masih tinggal di huntara di Blang Rakal. Keadaannya tentu telah berubah dibandingkan hari-hari pertama setelah bencana. Listrik tersedia, air bersih ada, dan sejumlah kebutuhan rumah tangga telah diberikan. Mengatakan negara sama sekali tidak hadir di sini jelas tidak benar.
Tetapi ada sebuah detail kecil yang rasanya lebih kuat daripada pidato panjang tentang pemulihan.
Anak-anak SD Negeri Uning Mas belajar di sebuah bangunan kayu di kawasan huntara. Bangunan itu dibuat secara swadaya masyarakat.
Anak-anak memang mempunyai kemampuan luar biasa untuk berdamai dengan keadaan. Tenda dapat menjadi kelas, bangunan kayu dapat menjadi sekolah, dan tanah lapang dapat berubah menjadi halaman bermain. Orang dewasa tidak selalu seberuntung itu, sebab mereka mengetahui dengan persis perbedaan antara tempat berteduh dan rumah.
Rumah mempunyai pintu yang dikunci dari dalam, panci yang kita tahu letaknya, pakaian yang tergantung di tempat yang sama, suara tetangga yang telah kita hafal, dan mungkin sebatang pohon di halaman yang dilihat setiap pagi. Rumah adalah beberapa meter persegi di muka bumi tempat seseorang merasa dunia di luar sana boleh kacau, tetapi di sinilah ia pulang.
Bencana mengambil kemewahan sederhana seperti itu.
Itulah ukuran yang kedua.
Jauh ke selatan, di Agusen, Blangkejeren, Gayo Lues, bencana mempunyai wajah lain. Kali ini wajah seorang perempuan muda.
Namanya Marina.
Umurnya 23 tahun ketika wartawan menemuinya pada Maret lalu. Malam itu Marina berada di huntara sambil menidurkan bayinya. Sebelum banjir, kebun kopi menjadi salah satu sandaran ekonomi keluarganya. Bencana November mengubah hitungan itu. Kebun terbengkalai, peralatan pertanian termasuk alat semprot hanyut, sementara akses menuju lahan ikut terganggu.
Marina kemudian melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mempunyai kolom tersendiri dalam laporan realisasi APBN. Ia pergi bekerja sebagai buruh petik kopi di kebun orang lain.
Di Gayo, kalimat itu mempunyai bobot tersendiri. Kopi bukan sekadar buah merah yang kemudian berubah menjadi secangkir arabika di Jakarta, Singapura, Tokyo, Melbourne atau Amsterdam. Kebun kopi adalah semacam rekening bank yang tumbuh dari tanah. Dari sanalah beras dibeli, sepeda motor dicicil, anak dikirim sekolah, perkawinan disiapkan, rumah diperbaiki, dan hari tua perlahan-lahan ditabung.
Karena itu, ketika seorang perempuan dari keluarga petani kopi harus memetik buah di kebun orang lain karena kebunnya sendiri tidak lagi mampu menjadi sandaran seperti sebelumnya, bencana sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang lebih dalam daripada merusak tanaman. Ia mengubah posisi seseorang di dalam kehidupannya sendiri.
Itulah ukuran yang ketiga.
Rahmudin di Kala Empu, keluarga-keluarga Uning Mas, dan Marina di Agusen hidup berjauhan. Kabupaten mereka berbeda, bentuk kehilangan mereka pun tidak sama. Yang satu kehilangan rasa aman ketika hujan datang, yang lain kehilangan rumah dan kehidupan kampung, sementara seorang lainnya menghadapi rusaknya mesin ekonomi keluarganya.
Namun hampir sepuluh bulan setelah bencana, ketiganya membawa kita kepada pertanyaan yang sama: sudah sejauh mana negara benar-benar tiba di dataran tinggi Gayo?
Pertanyaan itu harus diajukan secara adil. Mengatakan negara sama sekali tidak hadir mungkin menghasilkan kalimat yang keras, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Negara hadir, bekerja, mengalokasikan uang, membangun huntara, memperbaiki jalan dan jembatan, mengerjakan sistem air minum, menangani sungai, merencanakan rehabilitasi kebun, dan menyiapkan hunian permanen.
Bahkan di atas kertas, negara hadir dengan cukup gagah.
Untuk Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues, rencana kegiatan dan anggaran pemulihan 2026 mencapai sekitar Rp3,79 triliun. Aceh Tengah sekitar Rp1,67 triliun, Bener Meriah sekitar Rp515 miliar, dan Gayo Lues sekitar Rp1,61 triliun. Lebih dari separuh paket tiga kabupaten tersebut berkaitan dengan pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebagian pekerjaan sudah menjadi kontrak dan konstruksi. Sebagian telah selesai. Sebagian lainnya masih menempuh jalan yang sangat dikenal birokrasi: perencanaan, penetapan anggaran, desain teknis, pengadaan, kontrak, baru kemudian pembangunan.
Pada tingkat Aceh, persoalannya terlihat lebih terang. Dari sekitar Rp24 triliun anggaran yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat, pada awal September sekitar Rp18 triliun telah dapat diidentifikasi dalam DIPA. Masih terdapat sekitar Rp5,5 triliun untuk lebih dari seribu kegiatan yang ketika itu belum teridentifikasi dalam DIPA.
Angka-angka itu tidak berarti uangnya hilang. Ia juga tidak membuktikan pemerintah tidak bekerja. Angka itu menunjukkan sesuatu yang lebih sederhana dan mungkin lebih penting: antara keputusan mengalokasikan uang dengan berubahnya uang menjadi jalan, rumah, sekolah, kebun dan rasa aman terdapat sebuah perjalanan administratif yang panjang.
Dalam ilmu tentang negara, kemampuan membuat keputusan dan kemampuan membuat keputusan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Negara dapat mempunyai uang, kementerian, pegawai, peraturan dan program yang sangat banyak, tetapi kapasitas negara akhirnya diuji pada kemampuan mengubah semua perangkat tersebut menjadi hasil.
Di sinilah Gayo memberikan ujian yang sangat konkret.
Rp3,79 triliun adalah angka yang besar. Namun bagi Rahmudin, ukuran kapasitas negara bukan berapa digit yang tertulis dalam dokumen anggaran, melainkan apakah keluarganya masih harus bersiap menuju bukit ketika hujan deras turun. Bagi keluarga Uning Mas, ukurannya bukan jumlah rapat koordinasi, melainkan kapan kata “sementara” dapat dilepaskan dari tempat tinggal dan sekolah anak-anak mereka. Bagi Marina, pemulihan ekonomi tidak selesai ketika hektare rehabilitasi kebun diumumkan, tetapi ketika keluarganya kembali mampu memperoleh penghidupan dari tanahnya sendiri.
Negara mempunyai jam. Korban bencana mempunyai jam yang lain.
Jam negara berdetak menurut tahun anggaran, revisi DIPA, desain teknis, tender, kontrak, pencairan, progres fisik dan laporan pertanggungjawaban. Jam seorang petani berdetak menurut musim tanam, musim panen, uang sekolah anak, cicilan bulan depan, kebutuhan dapur minggu ini dan beras yang harus tersedia besok pagi.
Keduanya sama-sama menunjukkan waktu. Masalahnya, jarumnya tidak selalu bertemu.
Politik bencana di banyak negara memperlihatkan sebuah kecenderungan yang menarik. Pemerintah dan masyarakat jauh lebih mudah melihat sesuatu yang dibangun setelah bencana daripada sesuatu yang mencegah bencana sebelum ia terjadi. Jembatan baru dapat diresmikan dan difoto. Tanggul baru dapat diberi papan proyek. Rumah baru dapat diserahterimakan.
Jembatan yang diperkuat sehingga tidak pernah runtuh jauh lebih sulit masuk berita.
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Bencana mempunyai umur berita yang jauh lebih pendek daripada umur penderitaan korban. Pada minggu pertama, kamera datang, pejabat datang, bantuan berdatangan, dan nama kampung yang sebelumnya hanya dikenal penduduk setempat mendadak muncul di layar televisi nasional. Beberapa bulan kemudian perhatian bergerak ke peristiwa lain.
Korban tidak mempunyai kemewahan untuk ikut pindah topik.
Mereka tetap berada di sana ketika kamera sudah pulang.
Di sinilah media lokal mempunyai pekerjaan yang kelihatannya kecil, tetapi sesungguhnya penting: terus menyebut nama Kala Empu, Uning Mas dan Agusen ketika tempat-tempat itu tidak lagi menjadi berita nasional. Perhatian publik adalah salah satu cara masyarakat mengingatkan negara bahwa kalender administratif tidak boleh membuat penderitaan manusia menjadi sekadar lampiran laporan.
Dari sinilah barangkali istilah siluet negara memperoleh maknanya.
Siluet bukan ketiadaan. Justru kita dapat melihat bentuknya. Ada kepala, bahu dan tubuh. Kita tahu seseorang berdiri di sana, tetapi kita belum dapat mengenali wajahnya.
Begitu pula negara pascabencana. Rencana induk, anggaran, DIPA, tender dan kontrak memperlihatkan bentuk negara. Jalan yang mulai dikerjakan, huntara yang telah berdiri, sabo dam yang sedang dibangun dan jaringan air yang diperbaiki membuat bentuk itu semakin nyata.
Namun negara baru memperoleh wajah ketika seluruh proses tersebut menghasilkan sesuatu yang dapat disentuh rakyat: air mengalir, jalan dapat dilewati, sekolah kembali menjadi sekolah, rumah dapat dikunci dari dalam, kebun kembali menghasilkan, dan hujan kembali terdengar sebagai hujan.
Bukan alarm untuk berlari ke bukit.
Tentu pemerintah mempunyai alasan mengapa pemulihan membutuhkan waktu. Kerusakan tersebar luas, medan Gayo berat, cuaca tidak selalu bersahabat, dan jalan serta jembatan yang dibutuhkan untuk membawa alat berat kadang-kadang justru merupakan infrastruktur yang sedang rusak. Ada persoalan lahan, desain teknis, administrasi, pengadaan, koordinasi pusat-daerah, dan pembagian kewenangan antarlembaga.
Semua itu nyata.
Tetapi kehidupan korban juga nyata. Seorang bayi tidak dapat menunggu revisi anggaran untuk membutuhkan susu. Tahun ajaran baru tidak berhenti karena pembangunan sekolah belum selesai. Cicilan tidak mengambil cuti ketika kebun rusak. Pohon kopi bahkan mempunyai kalender biologisnya sendiri.
Ia tidak mengenal DIPA.
Itulah sebabnya Rp3,79 triliun harus dibaca dari dua arah. Dari atas ia adalah anggaran dan program pemerintah. Dari bawah ia adalah janji bahwa kehidupan yang dihancurkan bencana akan dibangun kembali.
Dan mungkin di sinilah kita sering terlalu sempit memahami kata rekonstruksi. Kita membayangkan yang harus direkonstruksi adalah jembatan, jalan, rumah, sekolah, saluran air dan kebun. Padahal semua itu hanyalah perangkat.
Yang sesungguhnya sedang direkonstruksi adalah kehidupan.
Jalan yang selesai tetapi belum menghidupkan kembali ekonomi kampung baru menyelesaikan sebagian pekerjaan. Rumah yang berdiri tetapi penghuninya belum memperoleh kembali rasa aman belum menutup seluruh luka. Kebun yang ditanami kembali tetapi membuat petaninya menunggu bertahun-tahun tanpa jembatan pendapatan juga menyisakan persoalan.
Lalu apa yang harus dilakukan?
Hampir sepuluh bulan setelah bencana, Gayo mungkin tidak terlalu membutuhkan tambahan daftar rencana. Rencana sudah cukup banyak. Yang lebih mendesak adalah membuat perjalanan setiap rupiah dapat dilihat oleh orang yang menunggunya.
Untuk Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues, publik seharusnya dapat mengetahui dengan bahasa yang sederhana: proyek apa yang dijanjikan, berapa anggarannya, dari kementerian mana uangnya berasal, siapa yang mengerjakan, kapan kontraknya dimulai, sudah berapa persen selesai, apa yang menghambat, dan kapan warga dapat menggunakannya. Informasi itu tidak cukup berhenti pada angka provinsi atau kementerian. Ia harus dapat ditelusuri sampai kabupaten, kecamatan dan lokasi pekerjaan.
Teknologinya tidak rumit. Sebuah dasbor publik yang diperbarui secara berkala sudah cukup untuk mempertemukan angka di Jakarta dengan jembatan di Linge, sekolah di Uning Mas, kebun di Agusen, atau saluran air di kampung-kampung lain. Warga tidak seharusnya membutuhkan kemampuan seorang auditor untuk mengetahui nasib proyek yang menentukan kehidupan mereka.
Namun transparansi tidak dengan sendirinya membangun rumah atau memperbaiki jalan. Persoalan berikutnya adalah tanggung jawab. Setiap proyek yang tertahan karena lahan, DIPA, desain, tender, kontraktor, cuaca ataupun koordinasi pusat-daerah harus mempunyai satu lembaga yang jelas bertanggung jawab menyelesaikannya dan satu tenggat yang dapat diperiksa publik.
Birokrasi memang harus membagi pekerjaan. Bencana, sayangnya, tidak pernah membaca pembagian kewenangan.
Akibatnya dapat muncul keadaan yang ganjil: kementerian bekerja, pemerintah provinsi bekerja, kabupaten bekerja, Satgas bekerja, rapat terus berlangsung, tetapi seorang korban tetap tidak tahu harus mengetuk pintu siapa ketika rumahnya belum dibangun.
Semua orang bekerja, tetapi korban tetap menunggu.
Ada satu perubahan lain yang lebih mendasar. Pemerintah perlu berhenti menjadikan serapan anggaran dan progres fisik sebagai satu-satunya bahasa keberhasilan. Keduanya penting, tetapi keduanya adalah ukuran dari sisi pemerintah.
Cobalah sesekali mengukurnya dari sisi Rahmudin.
Berapa keluarga yang sudah meninggalkan huntara dan memasuki rumah permanen? Berapa anak yang sudah kembali belajar di bangunan sekolah yang sebenarnya? Berapa kilometer jalan produksi yang kembali dapat dilalui? Berapa hektare kebun yang kembali menghasilkan, bukan sekadar telah ditanami? Berapa keluarga yang pendapatannya kembali mendekati keadaan sebelum bencana? Berapa kampung yang memperoleh kembali air bersih, akses jalan dan rasa aman?
Dengan ukuran seperti itu, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada pertanyaan “berapa uang sudah terserap?”, tetapi bergerak kepada pertanyaan yang jauh lebih penting:
Berapa kehidupan sudah pulih?
Di situlah negara lebih besar daripada APBN. Kehadirannya bukan hanya kemampuan mengalokasikan uang, melainkan kemampuan mengubah uang publik menjadi sesuatu yang dapat disentuh rakyat: air, jalan, sekolah, rumah, kebun, pekerjaan dan rasa aman.
Di Kala Empu, Rahmudin mengajarkan bahwa rasa aman dapat diukur dari cara seseorang mendengar hujan. Selama hujan deras masih membuat sebuah keluarga melihat ke arah bukit dan memikirkan kemungkinan untuk lari, pekerjaan pemulihan belum sepenuhnya selesai.
Di Blang Rakal, 26 keluarga asal Uning Mas mengingatkan bahwa kata “sementara” dapat berlangsung jauh lebih lama daripada yang dibayangkan seseorang yang masih mempunyai rumah. Anak-anak mereka telah menunjukkan daya lenting dengan terus belajar ketika masyarakat harus bergotong royong membangun ruang belajar dari kayu.
Tetapi daya lenting masyarakat tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk datang lebih lambat.
Gotong royong seharusnya menjadi pasangan negara, bukan penggantinya.
Dan di Agusen, Marina memberi kita ukuran yang lain. Pemulihan ekonomi tidak cukup dihitung dari berapa hektare kebun telah masuk program rehabilitasi. Ia selesai ketika sebuah keluarga kembali mempunyai kemampuan hidup dari tanahnya sendiri, membayar kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak dan menatap musim berikutnya tanpa terus-menerus bergantung pada bantuan.
Itulah sebabnya Gayo hampir sepuluh bulan setelah bencana sebenarnya tidak membutuhkan negara yang lebih pandai mengumumkan angka.
Ia membutuhkan negara yang memperpendek jarak antara anggaran dan kehidupan.
Negara sudah datang ke Gayo. Ada uangnya, aparatnya, programnya, alat beratnya, kontraknya, dan pekerjaan yang sedang berlangsung. Menyangkal semua itu tidak adil terhadap banyak orang yang sedang bekerja dalam pemulihan.
Tetapi sebuah siluet juga memberi tahu kita bahwa seseorang telah datang.
Perbedaannya terletak pada apakah kita baru dapat melihat bentuknya dari kejauhan, atau sudah dapat mengenali wajahnya dari dekat.
Suatu hari nanti Rahmudin mungkin kembali mendengar hujan hanya sebagai hujan. Anak-anak Uning Mas kembali mempunyai sekolah yang tidak memerlukan kata “sementara”. Marina kembali memetik kopi dari kebunnya sendiri.
Pada hari itu, barangkali kita tidak perlu lagi bertanya apa beda negara dan siluet negara.
Sebab siluet tidak lagi diperlukan ketika wajah sudah terliha
