BANDA ACEH-LintasGAYO.co : 3 Agustus 2017 Badan Pusat Statistik RI kembali merilis Data Kemiskinan dan Ketimpangan Kab/Kota Tahun 2016 dengan menyajikan data terbaru mengenai angka kemiskinan diseluruh kab/kota di 34 provinsi seluruh Indonesia.
Hasil kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) dari data terbitan BPS menunjukkan masih ada lima kabupaten dengan persentase tingkat kemiskinan sangat tinggi, masih di atas 21 persen, yaitu; Gayo Lues, Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya.
Tingkat kemiskinan di Gayo Lues sampai tahun 2016 masih yang tertinggi di Aceh, sama seperti tahun 2015 lalu. Dari 23 kab/kota di Aceh, Gayo Lues masih menempati urutan pertama kabupaten termiskin di Aceh yaitu 21,86 persen, selanjutnya Aceh Singkil (21,60), Bener Meriah (21,43), Pidie (21,25) dan Pidie Jaya (21,18).
Catatan IDeAS, selama periode 2015-2016, dari 23 kab/kota, hanya tiga kabupaten yang mengalami kenaikan angka kemiskinan, yaitu Kab. Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Sebaliknya, kita memberikan apresiasi untuk Kab. Aceh Barat. Walaupun kabupaten tersebut masih termasuk dalam 6 daerah termiskin di Aceh, namun sejak tahun 2014 kabupaten ini terus konsisten menekan angka kemiskinan dimana tahun 2014 sebesar 22,97 persen, turun menjadi 21,46 di tahun 2015 dan tahun 2016 kembali turun menjadi 20,38 persen.
Direktur IDeAS, Munzami Hs mengatakan, tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah di Aceh berdampak pada tingkat kemiskinan provinsi Aceh yang masih berada di angka 16,73 persen pada periode 2016 tersebut. Sementara, dalam rilis terbaru BPS, angka kemiskinan Aceh periode Maret 2017 meningkat lagi menjadi 16,89 persen.
“Kita akan terus mengingatkan pemerintah bahwa selain menjadi PR bagi Pemerintah Aceh, kondisi kemiskinan di kab/kota harus menjadi PR utama bagi Pemkab/Pemkot yang baru saja terpilih dan dilantik baru-baru ini. Misalnya, dalam RKA APBA maupun APBK 2018 mendatang, harus ada kebijakan nyata dari eksekutif maupun legislatif dalam menurunkan angka kemiskinan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin,” kata Munzami melalui siaran persnya yang diterima LintasGAYO.co, Senin 8 Agustus 2017.
Publik harus pro-aktif mengawal kinerja pemerintahan, salah satunya mengawal kebijakan alokasi anggaran, tidak hanya APBA saja, namun APBK kab/kota di Aceh juga harus dikontrol agar tata kelola anggaran terserap untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Jangan setiap tahunnya, APBA/APBK lebih banyak tersedot untuk belanja rutin pegawai, kita harus mendorong agar belanja modal pembangunan terutama untuk sektor ekonomi rakyat harus diprioritaskan. Semoga publikasi kondisi kemiskinan terbaru ini dapat menjadi referensi serta evaluasi bagi seluruh pemerintahan terkait di Aceh agar upaya menekan angka kemiskinan baik provinsi maupun kab/kota menjadi prioritas kinerja pemerintahan terkait,” tandasnya.
[SP/DM]
