Penulis: Dr. Budiyono, S.Hut, Kepala Pusat Kajian Agroforestri dan Ekosistem Dataran Tinggi-Universitas Gajah Putih
I. Pendahuluan
Kopi Gayo adalah komoditas unggulan Aceh yang telah dikenal dunia sebagai salah satu kopi Arabika terbaik. Dengan luas perkebunan mencapai 49.251 hektar di Aceh Tengah (2024) dan 46.273 hektar di Bener Meriah, kopi ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Gayo.
Sertifikasi Fair Trade dan Indikasi Geografis (IG) menegaskan kualitas dan keunikan kopi Gayo di pasar internasional walaupun masih diduga terkesan asal-asalan terkait dalam pemenuhan persyaratan.
Namun, tantangan besar muncul karena sebagian kebun kopi rakyat berada dalam kawasan hutan negara. Status legalitas yang tidak jelas membuat petani kesulitan mengakses pendanaan, sertifikasi keberlanjutan, dan pasar global.
Kondisi ini diperparah oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor yang merusak kebun kopi, mengisolasi desa, dan menurunkan produktivitas.
Data BNPB (2024–2025) mencatat bahwa banjir bandang di Bener Meriah mengisolasi 78 desa di 6 kecamatan, merusak akses jalan dan kebun kopi rakyat.
Dalam konteks ini, perhutanan sosial hadir sebagai solusi strategis: memberikan kepastian hukum, menjaga ekologi melalui agroforestri, dan membuka akses pasar global dengan standar keberlanjutan internasional.
II. Landasan Legalitas Perhutanan Sosial
Keberadaan perkebunan kopi rakyat di kawasan hutan menimbulkan dilema hukum. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan kerangka hukum melalui program perhutanan sosial:
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) → membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan mengelola hutan secara berkelanjutan.
PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan → mengatur teknis pelaksanaan perhutanan sosial.
Permen LHK No. 9 Tahun 2021 → menjelaskan tata cara pengelolaan perhutanan sosial (Hutan Desa, HKm, HTR, Kemitraan, Hutan Adat).
Permen LHK No. 4 Tahun 2023 tentang KHDPK → membuka peluang legalisasi lahan kopi rakyat di hutan produksi maupun lindung.
Dengan regulasi ini, Gapoktan atau koperasi desa dapat menjadi pemegang izin resmi, sehingga kopi rakyat tidak lagi dianggap ilegal.
III. Dimensi Ekonomi
Sertifikasi keberlanjutan: Kopi Gayo telah memperoleh Fair Trade dan IG, serta berpotensi masuk ke Rainforest Alliance dan Organic Certification. Hal ini penting untuk memenuhi standar EUDR (EU Deforestation Regulation).
Akses pasar internasional: Kopi Gayo diekspor ke Amerika, Eropa, dan Asia dengan volume ±40.000 ton/tahun. Label deforestation-free meningkatkan nilai tambah dan harga premium.
Diversifikasi pendapatan: Agroforestri memungkinkan integrasi kopi dengan aren, kakao, alpukat, dan kapulaga. Aren misalnya memberi tambahan Rp 25 juta/ha/tahun.
Carbon credit markets: Penelitian menunjukkan agroforestri kopi menyimpan 124,416 ton C/ha (Halus et al., 2025), membuka peluang pendapatan tambahan melalui perdagangan karbon.
IV. Dimensi Ekologi
Penelitian Budiyono et al. (2025) menegaskan bahwa agroforestri kopi rakyat di Kabupaten Humbang Hasundutan:
Menurunkan erosi tanah hingga 50–60% dibanding monokultur. Meningkatkan infiltrasi air dan menurunkan risiko banjir bandang di DAS Peusangan. Menjadi habitat satwa endemik dan mendukung keanekaragaman hayati.
Menyimpan cadangan karbon signifikan, mendukung target FOLU Net Sink 2030 dan komitmen Indonesia terhadap SDGs 13 & 15.
Dengan demikian, kopi Gayo dalam skema perhutanan sosial bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga penjaga ekosistem hutan.
V. Dimensi Sosial dan Kelembagaan
1. Gapoktan dan Koperasi Desa sebagai Pemegang Izin
Perhutanan sosial memberikan ruang bagi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan koperasi desa untuk menjadi pemegang izin resmi pengelolaan hutan. Dengan status legal ini, petani kopi rakyat memperoleh kepastian hukum sekaligus wadah kelembagaan yang kuat untuk mengakses pendanaan, sertifikasi, dan pasar internasional.
Gapoktan juga berfungsi sebagai pusat koordinasi produksi, distribusi, dan penguatan kapasitas petani.
2. Peran Universitas dan Lembaga Pendamping
Universitas Gajah Putih, yayasan lokal, dan LSM memiliki peran penting sebagai mitra pendamping. Mereka dapat memberikan dukungan teknis, riset, dan pelatihan kepada petani kopi rakyat. Pendampingan ini mencakup:
Agroforestri multistrata berbasis penelitian ilmiah. Manajemen kelembagaan koperasi dan Gapoktan.
Penyusunan proposal donor-ready untuk akses pendanaan internasional. Dengan dukungan akademik dan kelembagaan, kopi rakyat Gayo memiliki fondasi yang lebih kuat untuk masuk ke pasar global.
3. Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dapat memperkuat perhutanan sosial melalui kebijakan daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa (Perdes).
Integrasi perhutanan sosial ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memastikan keberlanjutan program dan dukungan anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses petani ke program nasional seperti FOLU Net Sink 2030 dan sertifikasi keberlanjutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat
Perhutanan sosial berbasis kopi rakyat tidak hanya memberi legalitas, tetapi juga memperkuat posisi tawar petani. Melalui kelembagaan yang sah, petani dapat bernegosiasi dengan eksportir, lembaga sertifikasi, dan donor internasional.
Pemberdayaan ini menciptakan ekonomi hijau berbasis desa, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Sinergi kelembagaan ini menjadikan kopi Gayo sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis hutan.
VI. Implikasi Kebijakan
Strategi nasional: Perhutanan sosial mendukung FOLU Net Sink 2030 dan SDGs.
Penguatan kebijakan daerah: Integrasi ke RPJMD dan Perda/Perdes memastikan keberlanjutan program.
Peluang investasi donor internasional: UNDP, WWF, HSBC, Horizon Europe dapat mendukung kopi rakyat Gayo sebagai produk deforestation-free dan berdaya saing global.
Sinergi multi-sektor: Kehutanan, pertanian, perdagangan, dan lingkungan bersatu dalam ekonomi hijau berbasis desa.
VII. Peran Pemerintah Kabupaten dalam IAD Perhutanan Sosial Kopi Gayo
Integrasi Kebijakan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah memastikan perhutanan sosial kopi rakyat masuk ke RPJMD dan RTRW, selaras dengan agenda nasional (RPJMN, NDC, FOLU Net Sink 2030) dan internasional (SDGs, REDD+, EUDR).
Fasilitasi Kelembagaan Lokal Kabupaten menjadi fasilitator bagi Gapoktan, koperasi desa, dan BUMDes untuk memperoleh izin perhutanan sosial, dengan dukungan pelatihan, pendampingan teknis, dan akses permodalan.
Kolaborasi Multipihak Dalam kerangka IAD, kabupaten menjadi penghubung masyarakat, akademisi, LSM, dan sektor swasta. Kolaborasi ini mendukung:
Agroforestri multistrata (kopi + aren + kakao + alpukat).
Agroeduwisata berbasis kopi Gayo.
Silvopastura (integrasi tanaman dan ternak).
HHBK (gula aren, madu, minyak atsiri).
Sistem Monitoring dan Evaluasi (MRV) Kabupaten membangun sistem MRV yang transparan untuk memastikan kontribusi kopi rakyat terhadap penurunan emisi GRK, peningkatan stok karbon, dan penguatan fungsi ekosistem.
Dukungan Anggaran dan Donor Kabupaten dapat mengalokasikan APBD dan membuka ruang bagi pendanaan dari BPDLH, donor internasional, dan CSR perusahaan.
VIII. Kesimpulan
1. Kopi Gayo sebagai Ikon Keberlanjutan
Kopi rakyat Gayo di kawasan hutan tidak harus menjadi masalah hukum. Melalui skema perhutanan sosial, kopi Gayo justru dapat menjadi ikon keberlanjutan: sah secara hukum, ramah lingkungan, berdaya saing global, dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
2. Rekomendasi Strategis
Untuk memperkuat posisi kopi rakyat Gayo dalam skema perhutanan sosial, diperlukan langkah-langkah berikut:
Memperkuat kelembagaan lokal (Gapoktan/koperasi) sebagai pemegang izin resmi.
Memperluas sertifikasi keberlanjutan agar memenuhi standar internasional, khususnya EUDR.
Mengintegrasikan perhutanan sosial ke kebijakan daerah melalui RPJMD, Perda, dan Perdes.
Mendorong akses ke carbon credit markets sebagai sumber pendapatan tambahan.
Membangun sinergi multi-sektor (kehutanan, pertanian, perdagangan, lingkungan) untuk mendukung ekonomi hijau berbasis desa.
3. Peran Pemerintah Kabupaten dalam IAD
Dalam kerangka Integrated Area Development (IAD), pemerintah kabupaten bukan hanya regulator, tetapi juga aktor strategis yang memastikan:
Integrasi kebijakan perhutanan sosial ke dalam RPJMD dan RTRW.
Fasilitasi kelembagaan lokal (Gapoktan, koperasi, BUMDes) melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.
Kolaborasi multipihak antara masyarakat, akademisi, LSM, dan sektor swasta.
Penerapan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang transparan.
Dukungan anggaran APBD serta akses ke pendanaan BPDLH, donor internasional, dan CSR perusahaan.
Dengan dukungan regulasi nasional, kelembagaan lokal, peran universitas dan LSM, serta komitmen pemerintah kabupaten dalam kerangka IAD, kopi rakyat Gayo dapat menjadi model pembangunan kawasan terpadu yang legal, berkelanjutan, dan berdaya saing global. []
