Oleh : Marah Halim*
Sudah tujuh bulan berlalu sejak bencana banjir bandang pada 22 November lalu melumpuhkan urat nadi ekonomi dataran tinggi Gayo. Runtuhnya Jembatan Enang-Enang beserta lima hingga tujuh jembatan vital lainnya, seperti di Kecamatan Juli dan Wih Kuluh, telah memutus akses petani kopi menuju pelabuhan ekspor di Medan.
Di tengah ketidakpastian birokrasi, masyarakat di bawah pimpinan Bapak Syahrial Abadi memilih untuk tidak berpangku tangan. Melalui swadaya, mereka berupaya membuka akses jalan demi keberlangsungan ekonomi daerah.
Namun, drama muncul di fase krusial. Saat pengerjaan pengaspalan hampir rampung dengan donasi ratusan juta rupiah dari masyarakat, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Aceh, di bawah kepemimpinan Zulkarnaini, tiba-tiba muncul dan menyatakan jalan tersebut tidak layak dilewati.
Sikap ini memicu kegeraman publik. Bagaimana mungkin pihak berwenang baru hadir di penghujung jalan, setelah dua bulan pengerjaan yang masif dan tersebar luas di media sosial? Kehadiran mereka yang mengatasnamakan pemerintah pusat justru terkesan menjatuhkan mental warga dan mengabaikan investasi sosial yang telah tercurah.
Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa strength atau kekuatan sesungguhnya terletak pada masyarakat itu sendiri. Dalam sistem politik saat ini yang sering kali tidak responsif terhadap persoalan di level akar rumput, kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah yang kerap carut-marut dalam pengambilan kebijakan. Ketidakpastian birokrasi adalah ancaman nyata bagi ekonomi Gayo yang tidak bisa menunggu proses tahunan.
Belajar dari kasus Enang-Enang, masyarakat Gayo di Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues harus menyadari bahwa akses transportasi adalah harga mati. Jika satu jalur terputus, maka ekonomi akan mati total. Oleh karena itu, kita harus mulai memetakan dan membangun jalur elak secara mandiri.
Tengku Besi di Kecamatan Timang Gajah, misalnya, kini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan karena badan jalan hampir amblas ke sungai. Berbeda dengan Enang-Enang yang memiliki jalur alternatif, Tengku Besi tidak memiliki jalan elak sama sekali. Jika titik ini runtuh, transportasi akan lumpuh total.
Spirit behu berdedele (gotong-royong) harus diwujudkan dalam aksi nyata yang lebih strategis. Ini adalah saatnya menguji kerelaan kita semua untuk berkorban—termasuk merelakan lahan pribadi—demi kepentingan kolektif. Jangan biarkan masa depan daerah terkubur hanya karena menunggu belas kasihan negara.
Kita harus kompak dan realistis. Ketika negara gagal hadir sebagai fasilitator, maka masyarakat harus menjadi penggerak bagi dirinya sendiri. Memastikan setiap pintu keluar dari dataran tinggi Gayo memiliki jalur alternatif adalah langkah antisipasi yang mutlak.
Mari jadikan kegeraman atas peristiwa Enang-Enang sebagai bahan bakar untuk memperkuat persatuan. Kekompakan masyarakat Gayo adalah modal utama yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
Jika kita mampu bersatu, kita akan membuktikan bahwa semangat kemandirian rakyat jauh lebih kokoh daripada beton jembatan yang runtuh dimakan masa dan kelalaian birokrasi. []
