TAKENGON-LintasGAYO.co : Aktivis muda di Aceh Tengah, Razikin Akbar sorot kondisi manajemen pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah yang dipimpin oleh Pj Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan sejak setahun lebih berjalan.
Razikin menyebutkan, setelah dilakukan penelusuran melalui jejak digital pada 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Ternyata satu-satunya Pj Bupati yang tidak melakukan mutasi atau rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah sampai dengan saat ini adalah T Mirzuan, Pj Bupati Aceh Tengah.
“Pejabat yang ada saat ini, jika diibaratkan sesuatu merupakan artefak peninggalan dari masa kepemimpinan Shabella Abubakar sebagai bupati definitif sejak tahun 2017 s/d 2022. Tentunya dalam menjalankan pemerintahan yang ideal, perlu adanya evaluasi dan penyegaran dari setiap kinerja pejabat pemerintah,” ujar Razikin.
“Hal ini bukan tanpa alasan, karena selama ini terkesan masih belum bisa dilihat torehan prestasi yang luar biasa menonjol dan membanggakan dari para pejabat yang dominan menjabat saat ini,” katanya.
Dari mayoritas masyarakat Aceh Tengah, banyak yang mengeluh melalui medsos dan melalui beberapa kajian diskusi. Kebanyakan mereka berpendapat secara empiris, merasakan bahwa kualitas pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Aceh Tengah terkesan berjalan lambat.
“Malah sebagian mengatakan jalan di tempat serta menurun cenderung normatif tanpa inovasi,” tambah Razikin.
Kemudian menurut Razikin, sudah semestinya mutasi dan rotasi jabatan dilakukan sebagai alarm bagi para kepala SKPK dan lainnya agar bisa meningkatkan efektifitas kinerjanya.
“Menurut saya terdapat beberapa alasan mengapa Pj Bupati diluar sana melakukan mutasi dan rotasi jabatan diantaranya: Pertama, untuk membangun ritme aparatur penyelenggara pemerintahan dibawahnya, dimana Pj Bupati menempatkan dirinya sebagai dirigent dalam orkestra yang akan dinikmati oleh masyarakat. Maka tentu ritme yang benar-benar pas harus diupayakan demi kepuasan pelayanan terhadap masyarakat,” ungkap Razikin.
“Lalu kedua, menciptakan sinergitas, kerjasama dan kolaborasi antar SKPK dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat. Ketiga, mengevaluasi Kinerja Kepala SKPK yang kinerjanya jauh dari harapan masyarakat karena hal ini menjadi kewenangan dan hak preogratif dari Pj Bupati,” tambah Razikin.
Kemudian Razikin juga menambahkan beberapa poin alasan lainnya.
“Keempat, ibarat menumbuhkan dan memelihara regenerasi sel yang sehat ditubuh birokrasi, begitu juga harus berani mengambil keputusan untuk melakukan amputasi dikala suatu penyakit akan menyebarkan keburukan pada organ yang lainnya,” ujar Razikin.
“Dan kelima, mengisi kekosongan jabatan di setiap SKPK meskipun dapat diisi melalui pelaksana tugas walaupun hasilnya dipastikan tidak akan optimal,” tambah Razikin.
Kemudian Razikin menerangkan bahwa di level Pejabat Eselon II/b terdapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pangan yang kosong, ditambah beberapa jabatan Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional yang juga kosong.
“Belum lagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibeberapa SKPK Aceh Tengah ada yang akan segera ditinggalkan karena faktor berakhirnya masa jabatan/pensiun. Diantaranya masing-masing di Bappeda Aceh Tengah, Dinas PUPR Aceh Tengah, Dinas Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Aceh Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Aceh Tebgah dan Asisten II Setdakab Aceh Tengah,” ungkap Razikin.
“Maka hemat saya berdasarkan beberapa kondisi nyata tersebut, ketidakpastian dan ketidakberanian Pj Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan untuk melakukan mutasi jabatan tentunya akan sangat berdampak pada semakin menurunnya kinerja ASN dan tentu berpengaruh juga terhadap kualitas layanan bagi masyarakat Aceh Tengah,” ujarnya.
“Namun yang pasti, dari beberapa kondisi dan fakta persoalan-persoalan tersebut, hanya Pj Bupati Aceh Tengah yang mampu menjawabnya dengan mengambil kebijakan yang diharap tidak akan merugikan masyarakat Aceh Tengah secara umum sepeninggal jabatan beliau yang hanya terhitung beberapa bulan lagi, kita tunggu saja,” tutup Razikin.
[Darmawan]
