JAKARTA-LintasGAYO.co : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025–2029.
Program yang didukung oleh Bank Dunia ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat administrasi pertanahan dan tata ruang sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Target tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam kegiatan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia menyampaikan bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang luas serta menjadi investasi penting dalam membangun fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, ILASPP membutuhkan koordinasi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pencapaian target pendaftaran tanah, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan terarah.
Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Upaya ini diharapkan dapat menghubungkan data dari berbagai instansi sehingga informasi yang tersedia menjadi lebih akurat, terpadu, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang.
Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa keberhasilan ILASPP tidak hanya bergantung pada target yang telah ditetapkan, tetapi juga pada komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, dan kualitas koordinasi seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, serta percepatan pengambilan keputusan.
Melalui program ILASPP, Kementerian ATR/BPN mendorong pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang. Selain mendukung pencapaian target pendaftaran tanah, program ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum hak atas tanah serta mendorong penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP turut dihadiri secara langsung oleh Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga mengikuti pertemuan tersebut secara daring maupun luring.
[SP]
