Jakarta-LintasGAYO.co : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025–2029.
Program yang didukung oleh Bank Dunia ini menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan di Indonesia.
Target tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam kegiatan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia menyampaikan bahwa ILASPP merupakan langkah strategis untuk membangun sistem administrasi pertanahan dan penataan ruang yang lebih terintegrasi serta mampu mendukung pembangunan dalam jangka panjang.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ATR/BPN memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Fokus pelaksanaan program meliputi integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Kedua aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan data antarinstansi dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa keberhasilan ILASPP memerlukan komitmen pemerintah dan koordinasi yang efektif dari seluruh pihak terkait.
Dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, serta percepatan pengambilan keputusan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.
Melalui ILASPP, ATR/BPN berupaya memperbaiki sistem administrasi pertanahan sekaligus memperkuat keterpaduan dengan perencanaan tata ruang.
Pelaksanaan program ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendaftaran tanah, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang berupa kepastian hukum hak atas tanah, peningkatan kualitas pengelolaan data, dan dukungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga mengikuti pertemuan secara luring dan daring.
Melalui kerja sama lintas lembaga ini, pelaksanaan ILASPP diharapkan dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat.
[SP]
