Pelekatan Hukum : Kajian Ushul Fiqh (Bagian I)

oleh

Oleh : Dr. Jamhuri Ungel, MA*

Sebelum kita melakukan atau memahami perlekatan hukum dalam pemahaman fiqh maka perlu terlebih dahulu mengatahui :

1. Hukum Syara’

Hukum dapat didefinisikan dari sisi, pertama definisi hukum dari bahasa, dan kedua dari istilah. Hukum menurut bahasa adalah “menetapkan sesuatu di atas sesuatu” atau “menetapkan sesuatu di atas sesuatu”.

Seperti kita mengatakan barang itu berat, mobil itu mahal, rumah itu putih, dan lain-lain juga seperti shalat itu sunat, puasa itu wajib, mencuri itu haram.

Sedangkan menurut istilah adalah “Firman Allah atau hadis Nabi yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf berupa perintah (perintah untuk mengejakan atau perintah untuk tidak mengerjakan), pilihan (untuk mengerjakan dan untuk tidak mengerjakan) dan pengkondisian.

Para ulama membagi hukum ini kepada dua, yakni : hukum taklifi dan hukum wadh’i. Hukum taklifi dibagi kepada wajib, sunat, mubah, makruh dan haram, sedangkan menurut mazhab Hanafi membaginya kepada fardhu, wajib, sunat, makruh, karahah tahrim dan haram.

Penambahan fardhu dan karahah tahrim dilihat dari segi kekuatan (keqath’ian dan kezhannian) dalil. Fardhu diimbangikan dengan haram, makna fardhu adalah perintah yang tegas dalil penunjukannya bersifat qath’i (al-Qur’an dan hadis mutawatir), dan haram adalah larangan yang tegas dalil penunjukannya bersifat qath’i.

Kemudian wajib adalah perintah yang tegas dengan dalil penunjukan bersifat zhanni (hadis Ahad) dan karahah tahrim adalah larangan yang tegas dalil penunjukannya bersifat zhanni.
Hukum wadh’i dibagi kepada sebab, syarat, mani’, azimah, rukhshah, shah, bathal dan fasid, sebagian ulama membatasi pembagian hukum wadh’i ini dengan sebab, syarat dan mani’.

Kemudian sebagian ulama lagi membatasinya pada sebab, syarat, mani’, azimah dan rukhshah. Bahkan sebagian lagi menambah dari delapan di atas dengan rukun. Jadi hukum wadh’i dapat dipahami dengan kondisi dar sebuah perbuatan, sedangkan hukum taklifi adalah nilai dari sebuah perbuatan.

2. Syari’at atau Dalil Nash

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa hukum atau hukum syara’ adalah khitab atau firman Allah dan hadis Nabi SAW. (yang disebut dengan syariat), karena itu bisa dipahami bahwa hukum syara’ itu ada di dalam ayat atau hadis Nabi SAW., tetapi hukum syara’ itu bukan ayat atau hadis itu sendiri.

Karena itu sebagai dikatakan sebelumnya bahwa hukum itu adalah nilai atau kesan yang dapat diambil dari nash tersebut.

Kalau Allah atau Rasulullah memerintahkan melalui ayat atau hadis untuk mengerjakan suatu perbuatan maka nilai yang dapat diambil dari perintah tersebut atau apa kesan dari perintah tersebut adalah fardhu, wajib atau sunat.

Kalau Allah atau Rasulullah melarang untuk melakukan perbuatan maka nilai atau kesan yang didapat dari larangan tersebut adalah makruh atau haram. Kalau Allah atau Rasulullah menghalalkan atau mengatakan tidak berdosa maka nilai atau kesan yang kita ambil adalah boleh atau ibahah.

Karena hukum-hukum tersebut diletakkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis maka ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut dinamai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Diantara tanda-tanda ayat ah kan adalah : ayat tersebut berbentuk perintah dan larangan, ayat-ayatnya turun di Madinah, ayatnya didahului dengan panggilan terhadap orang-orang beriman.

Dilihat dari sisi makna, maka ayat al-Qur’an tersebut ada yang mempunyai alternatif makna yang disebut dengan ayat-ayat yang zhanni dan ada juga yang tidak mempunyai alternatif makna yang disebut dengan ayat-ayat yang qath’i.

Dilihat dari segi turunnya (tsubut atau nuzul) maka al-Qur’an dimasukkan kedalam dalil yang qath’i atinya tidak ada keraguan terhadap kebenaran bahwa ayat tersebut diturunkan dari Allah dan dilihat dari segi dilalahnya maka al-Qur’an itu ada yang qath’i dan yang zhanni. []

Comments

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.