Oleh : Fauzan Azima*
Fenomena pejabat gemar membagikan penghargaan seremonial kian menguat, seolah kertas dan tanda tangan menggantikan makna penghormatan sejati bagi masyarakat luas kini.
Indikasinya tampak dari kebiasaan memberi penghargaan instan tanpa substansi, tanpa dialog, tanpa memahami kebutuhan penerima. Penghargaan direduksi menjadi formalitas belaka, bukan apresiasi tulus, sehingga hubungan pemerintah dan rakyat berubah menjadi panggung sepihak yang miskin empati hari ini.
Padahal masyarakat tidak sekadar mengejar simbol kosong, mereka menunggu perhatian nyata, dukungan konkret, dan kebijakan menyentuh kehidupan sehari-hari. Harapan itu tumbuh dari kesabaran panjang serta janji yang sering diucapkan, namun jarang diwujudkan secara konsisten oleh pemegang kekuasaan.
Masyarakat percaya penghargaan seharusnya menjadi bentuk pengakuan bermakna atas usaha dan pengabdian mereka. Namun ketika simbol lebih diutamakan daripada isi, maka penghargaan kehilangan nilai, berubah menjadi sekadar seremoni yang tidak menyentuh hati penerima secara mendalam.
Ketika realitas yang diterima hanya kertas dan tanda tangan, rasa bangga berubah menjadi kekecewaan mendalam. Alih-alih merasa dihargai, penerima justru merasakan kehampaan, seolah jerih payah mereka dipadatkan menjadi simbol murah tanpa makna yang setara dengan pengorbanan.
Istilah lokal menyebutnya “ues”, luka batin yang tak terlihat namun membekas lama. Perasaan itu lahir dari ekspektasi yang dipatahkan, dari harapan yang dipermainkan, serta kesenjangan antara seremoni megah dan realitas kesejahteraan yang tetap stagnan di tengah masyarakat.
Peristiwa penghargaan khatam Al-Qur’an pada apel perdana dan halal bihalal di lingkungan Pemkab Aceh Tengah menjadi contoh nyata. Momentum sakral berubah menjadi rutinitas administratif, kehilangan ruh penghormatan karena substansi tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang hadir saat itu.
Seharusnya, penghargaan dalam konteks religius dan sosial membawa dampak nyata, bukan sekadar simbol. Ia harus menghadirkan rasa dihargai, memberi manfaat, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, bukan malah menambah jarak yang sudah terasa lebar.
Narsisme kekuasaan bekerja halus, membungkus ego dengan simbol pelayanan. Pejabat merasa telah memberi, padahal hanya menegaskan jarak. Rakyat dijadikan penonton, bukan subjek, sementara kebijakan kehilangan orientasi pada kebutuhan riil masyarakat luas yang mendesak.
Petuah ini sederhana namun penting: kembalikan makna penghargaan pada esensinya. Dengarkan masyarakat, penuhi harapan mereka dengan kebijakan konkret, bukan simbol kosong. Sebab kekuasaan sejati diukur dari dampak, bukan selembar kertas bertanda tangan semata.
Bersambung ke pasal 14…
(Mendale, Maret 26, 2026)
Terkait : Petuah untuk Haili Yoga, Pasal ke-12; Kata Yang Benar Punishment, Bukan Panismen
