Takengon-LintasGAYO.co : Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah, adakan rapat koordinasi membahas tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari’ah di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (14/09/2022).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menampung saran dan masukan terkait sinergitas antara MPU dengan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan pelaku sektor wisata, untuk mewujudkan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syari’ah kearah lebih baik.
Demikian jelas, Plt. Ketua MPU Kab. Aceh Tengah Tgk, Drs. Amry Jalaluddin dalam Khutbah Iftitah membuka Rakor tersebut.
Selanjutnya, dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Tengah Drs, Shabela Abubakar, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tengah Drs. H. Mursyid, M.Si.
Pada kesempatan tersebut Mursyid menyampaikan, musyawarah ini menandakan semangat dan keinginan yang kuat para peserta untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan program pariwisata syari’ah yang selama ini telah berjalan dengan baik serta diharapkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
“Kehadiran ulama serta perannya sangat besar bagi ummat, karena ulama adalah pewaris para nabi. Dan yang paling mendasar bahwa seorang ulama merupakan panutan umat yang perannya sangat penting dan srategis dalam pembangunan bangsa,” katanya.
Hal ini karena ketokohannya dibidang agama dan besarnya kharisma yang ditampakkan oleh seorang ulama.
“Ketaatan umat pada seorang ulama, bukan sesuatu yang direncanakan dan dibuat-buat, tetapi tumbuh dengan sendirinya karena keteladanan tercermin dalam kehidupan ulama tersebut sehari-hari,” ucap Mursyid.
“Oleh karenanya untuk mengorganisir kepentingan ummat, mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi dalam kaitan keyakinan beribadah maupun kehidupan sosial masyarakat, diperlukan suatu lembaga permusyawaratan ulama yang diisi oleh orang-orang yang dapat dijadikan panutan sekaligus teladan bagi segenap ummat,” tambahnya.
Pemerintah daerah banyak dan sering menerima masukan dari masyarakat agar peran MPU ditengah-tengah masyarakat agar bisa lebih dirasakan secara langsung dan lebih luas, salah satu caranya adalah dengan mengaitkan secara langsung keberadaan MPU Kabupaten dengan berbagai macam program pemerintah Aceh Tengah.
Hal tersebut didasari beberapa pertimbangan, diantaranya untuk menjamin lebih harmonisnya hubungan kerja antara unsur MPU di Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, serta sebagai wadah menampung aspirasi bagi masyarakat.
“Dengan demikian diharapkan akan terwujud hubungan yang lebih erat dan bersinergi antara MPU secara kelembagaan dengan segenap masyarakat,” tandasnya.
[SP]
