REDELONG-LintasGAYO.co : Ketua Pansel JPTP Bener Meriah, Haili Yoga kembali membuat kapasitasnya dipertanyakan sebagai Sekda.
Betapa tidak, dalam beberapa hari belakangan ini, dirinya telah menandatangani pengumuman nama 3 besar dari seleksi calon kadis di beberapa dinas tersebut, untuk ketiga kalinya.
Direktur Ramung Institute, Waladan Yoga, Rabu 3 Maret 2021 menuturkan, ada beberapa kesalahan yang terlihat sederhana, tapi hal tersebut bisa menunjukan kesalahan ini memang tidak bisa ditolerir. Ini menyangkut ketelitian dan kualitas Ketua Pansel.
“Minsalnya dalam penulisan jabatan calon kepala Dinas yang telah ditetapkan sebagai tiga besar hasil seleksi ulang, sebagian dituliskan dengan sebutan jabatan Plt. Kepala Dinas dan sebagian yang lain tidak disebutkan jabatannya sebagai Plt,” tegas Waladan.
Padahal kata dia, rata-rata yang lulus seleksi statusnya sebagai Plt. Kepala Dinas. Ia pun mempertanyakan, apa kemudian motif dan maksud ketua Pansel, Haili Yoga mengumumkan dengan kondisi seperti ini, bagaimana kemudian cara ketua Pansel melakukan penelitian berkas secara sebelum ditandatangani. Apa tidak dibaca dan dikroscek ulang?
“Apakah ini menunjukkan adanya putra mahkota yang harus diselamatkan dalam seleksi kali ini, kesannya kemudian yang bertuliskan jabatannya sebagai Plt. Kepala Dinas akan di pilih sebagai kepala Dinas definitif. Atau memang, kualitas Sekda Bener Meriah seperti itu,” tegasnya.
Kemudian, ujarnya lagi soal kesalahan dalam penulisan jabatan yang lolos seleksi juga ditemukan.
“Minsalnya dalam mutasi beberapa waktu yang lalu, ada beberapa yang sudah berpindah jabatan, minsal yang awalnya sebagai Kepala Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setdakab sekarang sudah berpindah jabatan sebagai Sekretaris Dinas Sosial, tapi dalam pengumuman masih menyebutkan jabatan lama sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, kesalahan yang sama masih ada pada jabatan lain yang juga salah penyebutan jabatan,” katanya.
“Kenapa harus mengulang kesalahan terus menerus, ketua pansel harus mau belajar, jangan terus menerus mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya.
Ia menyarankan, Bupati Sarkawi segera mengevaluasi jabatan Sekda ini. Karena jika tidak, akan lebih banyak kesalahan-kesalahan yang akan dibuat oleh Sekda dalam jabatannya sebagai jabatan tertinggi ASN di daerah tersebut.
“Bupati juga tak boleh tinggal diam, disana ada hak bupati untuk mengevaluasi Sekda dalam kapasitas bupati sebagai pembina ASN di daerah,” demikian Waladan Yoga.
[Darmawan]
