Oleh : Fauzan Azima*
Dua puluh satu tahun bukan waktu yang pendek. Sejak kesepakatan damai Aceh ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, generasi baru telah tumbuh tanpa merasakan langsung suara senjata, razia, pengungsian, dan ketakutan yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh.
Namun bagi masyarakat Gayo, 21 tahun damai bukan sekadar angka yang layak diperingati dengan seremoni. Damai seharusnya menjadi kesempatan untuk bertanya: apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan urang Gayo setelah perang berhenti?
Perang memang telah berakhir. Senjata telah dipotong. Para kombatan telah kembali ke tengah masyarakat. Pemerintahan berjalan, pemilu berlangsung, dan ruang politik terbuka lebih luas. Tetapi damai tidak cukup hanya berarti tidak ada lagi perang.
Damai harus berarti masyarakat merasa lebih aman, lebih sejahtera, lebih dihargai, dan memiliki kesempatan yang adil untuk menentukan masa depannya.
Di Tanoh Gayo, pertanyaan itu menjadi semakin penting. Masyarakat Gayo hidup di wilayah pegunungan yang memiliki kekayaan alam luar biasa: kopi, hutan, air, pinus, tanah pertanian, serta bentang alam yang menjadi penyangga kehidupan Aceh.
Namun kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Jalan rusak pasca bencana masih menjadi persoalan. Infrastruktur belum merata. Harga hasil pertanian sering tidak sebanding dengan biaya produksi. Anak-anak muda banyak yang harus meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan. Sementara sumber daya alam terus menjadi perhatian berbagai kepentingan ekonomi.
Lalu, di mana posisi masyarakat Gayo dalam pembangunan Aceh pascaperdamaian?
Ini bukan pertanyaan untuk membangun jarak antara Gayo dan Aceh. Justru sebaliknya. Pertanyaan ini penting agar perdamaian Aceh tidak berhenti sebagai kesepakatan politik, tetapi menjadi keadilan sosial yang dirasakan seluruh rakyat.
Damai tanpa keadilan akan menjadi damai yang semu.
Masyarakat Gayo juga perlu melihat bahwa perdamaian bukan hadiah dari siapa pun. Perdamaian adalah hasil dari perjalanan panjang seluruh rakyat Aceh yang telah membayar harga sangat mahal.
Karena itu, masyarakat Gayo tidak boleh hanya menjadi penonton dari sejarah perdamaian.
Generasi muda Gayo harus mengambil bagian. Bukan dengan menghidupkan kembali luka lama, tetapi dengan membangun keberanian baru: keberanian berpikir, keberanian bertanya, keberanian mengkritik dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kita tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai mengulang cerita perang. Kita membutuhkan generasi yang mampu menerjemahkan perdamaian menjadi pendidikan yang lebih baik, ekonomi yang kuat, lingkungan yang terjaga, adat dan budaya yang hidup dan pemerintahan yang bersih.
Sebab tantangan masyarakat Gayo hari ini bukan lagi peluru. Tantangan kita adalah ketergantungan, ketidakadilan, hilangnya identitas, kerusakan lingkungan, lemahnya ekonomi rakyat dan politik yang semakin jauh dari kepentingan masyarakat.
Karena itu, peringatan 21 tahun damai Aceh harus menjadi cermin. Kita boleh menghormati para pejuang perdamaian. Kita boleh mengenang para korban. Kita boleh bersyukur karena anak-anak hari ini dapat tidur tanpa suara tembakan.
Tetapi setelah itu, kita harus bertanya lebih jauh: apakah anak-anak Gayo sudah memiliki masa depan yang lebih baik?
Jika jawabannya belum, maka perjalanan damai masih jauh dari selesai.
Damai bukan sekadar berhentinya perang. Damai adalah ketika petani merasa dihargai, ketika anak muda memiliki pekerjaan, ketika pendidikan dapat dijangkau, ketika hutan tidak dikorbankan atas nama pembangunan, ketika air tetap mengalir untuk masyarakat, dan ketika pemerintah mau mendengar suara rakyat.
Dua puluh satu tahun damai semestinya menjadi momentum untuk mengembalikan politik kepada tujuan paling sederhana: melayani manusia.
Masyarakat Gayo tidak meminta perlakuan istimewa. Masyarakat Gayo hanya ingin pembangunan yang adil, kesempatan yang setara, penghormatan terhadap kebudayaan dan ruang yang cukup untuk menentukan masa depannya sendiri dalam bingkai Aceh dan Indonesia.
Pada akhirnya, damai Aceh bukan milik elite, bukan milik mantan kombatan, bukan milik partai politik, dan bukan pula milik pemerintah.Damai adalah milik rakyat.
Dan bagi masyarakat Gayo, 21 tahun damai harus menjadi awal dari pertanyaan yang lebih besar: Setelah perang berhenti, apakah kita sudah benar-benar menang sebagai manusia?
(Mendale, Agustus 14, 2026)
