Oleh : Fauzan Azima*
Ada kabar baik dari Aceh Tengah. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, pembentukan Qanun Adat Gayo akhirnya memasuki tahap yang lebih nyata. Menariknya, langkah awal itu justru datang dari DPRK Aceh Tengah melalui hak inisiatif, bukan dari pemerintah daerah.
Langkah tersebut layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi juga mengambil peran penting dalam melahirkan regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Adat Gayo akhirnya memperoleh ruang yang lebih serius dalam agenda legislasi daerah.
Selama ini istilah pelestarian adat begitu sering diucapkan. Berbagai festival budaya digelar, pakaian adat dikenakan, dan pidato tentang pentingnya identitas Gayo terus disampaikan. Namun semua itu terasa belum lengkap ketika belum tersedia payung hukum yang memberikan kepastian bagi keberlangsungan adat.
Adat bukan sekadar simbol kebudayaan yang ditampilkan pada acara seremonial. Ia mengatur nilai, etika, penyelesaian sengketa, tata kehidupan masyarakat, hingga hubungan antargenerasi. Tanpa perlindungan hukum, adat perlahan berisiko kehilangan fungsi substantifnya di tengah perubahan sosial yang semakin cepat.
Fakta bahwa DPRK Aceh Tengah mengambil inisiatif lebih dahulu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Terkadang kerja nyata tidak selalu lahir dari panggung-panggung besar, melainkan dari kesungguhan menyusun regulasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Naskah akademik yang telah diserahkan tentu bukan akhir perjalanan. Justru inilah titik awal pembahasan yang memerlukan komitmen bersama, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat agar qanun tersebut benar-benar lahir dengan kualitas terbaik.
Momentum ini juga bertepatan dengan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Karena itu, penguatan adat Gayo memiliki makna strategis sebagai bagian dari penguatan keistimewaan Aceh yang sejak awal bertumpu pada adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya.
Masyarakat tentu berharap proses legislasi ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan dokumen. Yang dibutuhkan adalah pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan menghasilkan qanun yang benar-benar mampu menjadi pedoman dalam menjaga marwah serta jati diri masyarakat Gayo untuk masa depan.
Dan kepada Haili Yoga, perluasan pengetahuan kali ini mungkin sederhana. Membangun daerah tidak selalu dimulai dengan proyek yang tampak megah atau peresmian yang meriah. Terkadang sejarah justru dimulai dari keberanian melahirkan aturan yang menjaga identitas dan warisan budaya masyarakat.
Bersambung ke bagian 27…
(Mendale, Juni 20, 2026)
