Catatan Redaksi
Ada ironi yang kian terasa akrab di ruang publik: agama, yang semestinya menjadi penuntun moral, justru kerap dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Ayat dikutip, simbol ditampilkan, retorika kesalehan dipentaskan, namun semuanya sering berhenti di permukaan, menjadi kosmetik bagi ambisi jabatan.
Fenomena ini bukan hal baru, tetapi kini tampil lebih terang. Panggung politik dipenuhi gestur religius yang dikemas rapi: kunjungan ke rumah ibadah, narasi moral yang menyentuh, hingga klaim kedekatan dengan nilai-nilai suci.
Di satu sisi, publik tentu mengharapkan pemimpin yang berakhlak. Namun di sisi lain, batas antara ketulusan dan pencitraan semakin kabur.
Masalahnya bukan pada agama, melainkan pada cara ia digunakan. Ketika agama diperalat, ia kehilangan ruhnya sebagai sumber kejujuran dan keadilan.
Ia direduksi menjadi alat persuasi, bahkan manipulasi. Lebih jauh, agama yang seharusnya mempersatukan justru berpotensi membelah, karena ditarik ke dalam kepentingan kelompok dan kontestasi kekuasaan.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini sering diikuti dengan pengorbanan nilai-nilai dasar: kejujuran diganti retorika, amanah ditukar dengan loyalitas sempit, dan kritik dianggap ancaman terhadap “kesalehan” yang dipertontonkan. Pada titik ini, agama tidak lagi menjadi kompas, melainkan tameng.
Kita perlu jujur melihat dampaknya. Ketika publik berulang kali menyaksikan agama dijadikan alat, kepercayaan pun tergerus. Skeptisisme tumbuh, bukan hanya terhadap aktor politik, tetapi juga terhadap simbol dan pesan keagamaan itu sendiri. Ini berbahaya, karena merusak fondasi etik yang seharusnya dijaga bersama.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, masyarakat perlu lebih kritis membedakan antara nilai dan narasi. Kesalehan sejati tidak membutuhkan panggung besar; ia terlihat dari konsistensi tindakan, bukan intensitas penampilan.
Kedua, para pemimpin harus berani menempatkan agama sebagai sumber etika, bukan instrumen strategi. Mengutip ayat tidak cukup, yang ditagih adalah keberpihakan pada keadilan dan keberanian menanggung tanggung jawab.
Pada akhirnya, jabatan adalah amanah yang sementara, sementara agama adalah nilai yang melampaui waktu. Ketika keduanya dipertemukan dengan cara yang keliru, yang rusak bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga makna agama itu sendiri.
Maka, menjaga jarak antara kesucian agama dan ambisi jabatan bukanlah sikap apatis, melainkan bentuk tanggung jawab moral yang paling mendasar. []
