Catatan Redaksi
Sudah lebih dari enam bulan sejak banjir bandang melanda wilayah Gayo, tetapi dampaknya masih terasa nyata hingga kini. Kerusakan infrastruktur dasar belum tertangani secara serius oleh pemerintah, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemulihan yang dijanjikan sebelumnya.
Jalan-jalan utama yang menghubungkan kampung masih rusak dan berlubang, jembatan penghubung antarwilayah dalam kondisi memprihatinkan, sementara fasilitas umum lainnya belum sepenuhnya diperbaiki.
Kondisi ini memperlambat aktivitas masyarakat dan memperburuk akses terhadap layanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
Tidak hanya itu, sektor pendidikan juga terdampak serius akibat lambannya penanganan pascabencana. Sejumlah sekolah masih beroperasi dalam kondisi terbatas, dengan sarana prasarana yang tidak memadai, sehingga menghambat proses belajar mengajar dan masa depan generasi muda di wilayah tersebut.
Di tengah situasi yang membutuhkan perhatian penuh tersebut, pemerintah kabupaten justru terlihat lebih sibuk menggelar berbagai kegiatan seremoni.
Agenda formal yang penuh simbol dan pencitraan seolah menjadi prioritas, sementara kebutuhan mendasar masyarakat belum tertangani secara nyata dan berkelanjutan.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang peka terhadap penderitaan masyarakat yang masih berjuang bangkit dari dampak bencana.
Ketika rakyat membutuhkan solusi konkret, yang terlihat justru aktivitas seremonial yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pemulihan kondisi mereka.
Seharusnya, pemerintah daerah menjadikan pemulihan infrastruktur sebagai agenda utama yang tidak bisa ditunda. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta pengawasan yang ketat menjadi kunci agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Lebih dari itu, diperlukan keberanian untuk mengevaluasi kebijakan yang tidak efektif dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih mendesak. Tanpa langkah tegas, pemulihan hanya akan menjadi wacana, sementara masyarakat terus menanggung beban dari kerusakan yang belum terselesaikan.
Rakyat Gayo tidak membutuhkan janji atau seremoni yang berulang. Mereka membutuhkan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bentuk perbaikan infrastruktur yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan sosial mereka saat ini.
Catatan redaksi ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Pemerintah dituntut hadir secara konkret di tengah masyarakat, bukan sekadar melalui simbol, tetapi melalui solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan yang ada. []
