Oleh: Syahputra Ariga, S.IP (Analis Kebijakan Publik)
GAYO LUES — Menjelang satu tahun pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, khususnya Kabupaten Gayo Lues pada November 2025, kondisi di lapangan masih jauh dari kata pulih. Sejumlah akses jalan masih terputus atau berada dalam kondisi rentan, jembatan membutuhkan penanganan serius, kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, sementara normalisasi aliran sungai masih menjadi pekerjaan mendesak.
Situasi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Lebih dari itu, kondisi tersebut menjadi indikator penting untuk mengukur keseriusan, efektivitas, dan keberpihakan kebijakan pemerintah dalam memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana.
Persoalan paling mendesak adalah akses jalan yang menjadi urat nadi mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi. Jalur Blangkejeren–Rikit Gaib, misalnya, kembali menghadapi ancaman longsor di sejumlah titik, termasuk kawasan Kendawi, Kalapinang, dan Tungel Baru. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terputusnya kembali akses masyarakat apabila tidak ditangani secara serius dan terencana.
Ancaman serupa juga membayangi akses menuju Kecamatan Pining yang kondisinya kian memprihatinkan. Jalan menuju Kecamatan Terangun dilaporkan kembali terputus, sementara jalur ke Kecamatan Putri Betung hingga arah Kutacane juga berulang kali menghadapi longsor. Rentetan persoalan ini memperlihatkan bahwa pemulihan konektivitas wilayah belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Situasi tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ketika akses vital kembali terancam menjelang satu tahun pascabencana, publik berhak mempertanyakan apakah penanganan yang dilakukan selama ini telah menyentuh akar persoalan atau masih sebatas respons darurat yang belum menyelesaikan kerentanan struktural.
Pemulihan Tidak Boleh Berhenti pada Anggaran dan Laporan
Pemerintah tentu menghadapi tantangan geografis, cuaca ekstrem, serta kompleksitas kerusakan akibat bencana. Namun, tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Justru kondisi geografis Gayo Lues yang rentan longsor dan banjir menuntut perencanaan pemulihan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada mitigasi risiko.
Pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana efektivitas anggaran pemulihan yang telah dialokasikan? Apa saja pekerjaan yang sudah diselesaikan, apa yang masih tertunda, dan kendala apa yang menghambat percepatan penanganan? Publik membutuhkan jawaban yang transparan, disertai data anggaran, progres fisik, target penyelesaian, serta penanggung jawab setiap program.
Evaluasi menyeluruh juga harus mencakup pembangunan huntap bagi warga terdampak, pemenuhan kebutuhan hunian sementara, pemulihan mata pencaharian, perbaikan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta normalisasi sungai berdasarkan kajian teknis dan lingkungan. Pemulihan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. []
