Oleh : Fauzan Azima*
Ada manusia yang rajin salat, tekun berpuasa, gemar tahajud dan pandai berbicara tentang agama. Namun, pada saat yang sama, tangannya mengambil hak orang lain, kebijakannya merugikan rakyat, lisannya menyakiti, dan kekuasaannya digunakan untuk menekan mereka yang lemah.
Pertanyaannya sederhana: cukupkah kesalehan ritual untuk menyelamatkan seseorang dari akibat kezalimannya?
Dalam ajaran Islam, ibadah kepada Allah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak manusia. Salat membentuk akhlak, puasa melatih ketakwaan, dan tahajud mendekatkan manusia kepada Allah. Tetapi jika semua itu tidak melahirkan keadilan dan kasih sayang kepada sesama, ada persoalan besar yang harus direnungkan.
Kezaliman bukan sekadar persoalan hubungan manusia dengan manusia. Ia juga merupakan perkara serius di hadapan Allah. Hak manusia yang dirampas tidak selesai hanya dengan memperbanyak ibadah pribadi. Ada hak yang harus dikembalikan, kesalahan yang harus diperbaiki, dan orang yang dizalimi yang harus mendapatkan keadilan.
Karena itu, seorang bupati seharusnya tidak menjadikan simbol agama sebagai perisai dari kritik. Kesalehan seorang pemimpin bukan hanya terlihat dari sajadah, kopiah, ayat yang dikutip, atau banyaknya kegiatan keagamaan yang dihadiri. Kesalehan juga diuji ketika ia berhadapan dengan uang rakyat, jabatan, kekuasaan, dan orang kecil yang tidak memiliki akses untuk membela diri.
Bahaya terbesar muncul ketika agama hanya menjadi kemasan kekuasaan. Rakyat dapat dibuat kagum oleh citra kesalehan, sementara ketidakadilan berjalan diam-diam di belakangnya.
Dalam konteks inilah peringatan Nabi Muhammad tentang pemimpin yang menyesatkan menjadi sangat relevan: jangan sampai umat tertipu oleh penampilan, sementara substansi kepemimpinannya jauh dari amanah.
Namun Islam juga tidak mengajarkan umat menghadapi kezaliman dengan kezaliman baru. Ketaatan kepada pemimpin berlaku dalam perkara yang baik, bukan dalam kemaksiatan. Kritik dan nasihat tetap harus disampaikan dengan ilmu, adab dan cara yang benar.
Sebab kepemimpinan bukan panggung untuk mempertontonkan kesalehan, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan.
Pada akhirnya, jabatan akan berakhir, tepuk tangan akan berhenti, dan atribut kekuasaan akan ditanggalkan. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban.
Maka bupati jangan gunakan kesalehan untuk menutupi kezaliman. Sebab di hadapan Allah, yang dinilai bukan sekadar bagaimana seseorang terlihat saleh, tetapi bagaimana ia memperlakukan manusia yang berada di bawah tanggung jawabnya.
(Mendale, Oktober 2, 2026)
