Oleh : Fauzan Azima*
Ada orang yang ketika hendak menjadi bupati, menghitung suara sampai ke ujung kampung. Ada pula yang menghitung biaya sampai ke ujung napas. Yang pertama sibuk mencari dukungan rakyat, yang kedua sibuk memastikan ongkos kemenangan tidak membuatnya jatuh miskin setelah pelantikan.
Begitulah politik kita kadang-kadang bekerja. Sebelum menang, semua orang disebut saudara. Setelah menang, semua orang mendadak punya kepentingan. Yang dahulu berteriak paling lantang di panggung kampanye, bisa jadi bukan orang pertama yang datang menagih. Sebab dalam politik, ada yang cukup dibayar dengan jabatan, ada yang menunggu proyek, dan ada pula yang konon masih menghitung pengeluaran dengan kalkulator yang tidak pernah kehabisan baterai.
Kampanye memang sudah selesai. Tetapi, apakah semua urusan di belakang panggung juga sudah selesai?
Pertanyaan ini penting bagi Haili Yoga. Bukan untuk menuduh bahwa setiap kemenangan Pilkada pasti menyisakan utang, melainkan untuk mengingatkan bahwa ongkos politik yang terlalu mahal dapat menjadi beban serius bagi seorang kepala daerah. Apalagi bila ada pembiayaan yang belum tuntas dan pihak-pihak yang berharap uangnya kembali.
Kursi bupati memang empuk. Namun, kalau di bawahnya ada tumpukan tagihan, duduk pun bisa terasa seperti menginjak bara.
APBK Bukan Mesin ATM Politik
Masalahnya, setelah menjadi bupati, seseorang tidak otomatis mendapatkan kunci brankas pemerintah daerah. APBK bukan rekening pribadi. Uang rakyat bukan uang arisan yang boleh dibagi sesuka hati kepada siapa pun yang merasa berjasa memenangkan pertarungan.
DAU, DAK, dan DBH pun bukan tiga saudara kandung yang bisa dipanggil kapan saja untuk menyelesaikan masalah keuangan politik. Masing-masing memiliki aturan, peruntukan, serta mekanisme penyaluran dan penggunaannya. Sejumlah program juga semakin ditentukan atau dilaksanakan melalui mekanisme pemerintah pusat.
Artinya, ruang gerak anggaran daerah tidak seluas pidato kampanye.
Ketika kebutuhan rutin pemerintahan harus dipenuhi, pelayanan publik mesti berjalan, pembangunan menunggu anggaran, dan kewajiban daerah harus diperhitungkan, dari mana lagi hendak mencari ruang untuk memenuhi harapan para penyandang dana?
Di sinilah politik mulai kehilangan senyumnya.
Saat kampanye, janji terasa ringan seperti kapas. Setelah menjabat, realisasi terasa berat seperti batu. Dan bila ada pembiayaan politik yang belum diselesaikan, batu itu bisa terasa lebih berat lagi.
Maka, jangan heran jika publik mulai bertanya: apakah pemerintah sedang sibuk membangun daerah, atau justru sibuk mencari cara agar semua orang yang pernah membantu kemenangan merasa puas?
Pertanyaan ini bukan vonis. Ini alarm. Sebab pemerintahan yang sehat harus sanggup membuktikan bahwa setiap keputusan anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membalas jasa pihak tertentu.
Kalau APBK Sempit, Tambang Pun Terlihat Menggoda
Nah, Bung, di sinilah cerita menjadi menarik.
Ketika ruang fiskal terbatas, sementara harapan pengembalian modal politik mungkin terasa besar, kekayaan alam bisa tampak seperti jalan pintas. Tambang tiba-tiba terlihat menjanjikan. Perizinan menjadi isu sensitif. Investasi terdengar seperti mantra. Dan kata pembangunan dapat dipakai untuk membungkus hampir segala macam kepentingan.
Tetapi kita perlu bertanya: pembangunan untuk siapa?
Apakah tambang benar-benar dibutuhkan berdasarkan kajian lingkungan, kepentingan masyarakat, dan manfaat ekonomi yang terukur? Ataukah kekayaan alam mulai dipandang sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya lahir dari mahalnya perebutan kekuasaan?
Jangan sampai karena modal politik harus kembali, gunung dianggap sebagai tabungan. Jangan sampai hutan diperlakukan seperti celengan, sungai dianggap saluran pembuangan, dan tanah leluhur dihitung berdasarkan berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan darinya.
Kalau sampai demikian, rakyat Gayo bukan lagi pemilik masa depan daerahnya. Mereka hanya menjadi penonton ketika kekayaan kampung sendiri diperebutkan oleh kepentingan yang lebih besar.
Ironisnya, keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam bisa dinikmati oleh segelintir pihak, sementara kerusakan lingkungan diwariskan kepada seluruh masyarakat. Yang menikmati hasil mungkin pindah ke tempat lain. Yang menghadapi air keruh, tanah rusak, dan ancaman bencana tetap tinggal di kampung sendiri.
Kalau modal politik dibayar dengan masa depan lingkungan, itu bukan pembangunan. Itu memindahkan tagihan dari meja kekuasaan ke halaman rumah rakyat.
Jangan Sampai Rakyat Membayar Tiket Kemenangan Orang Lain
Haili Yoga perlu memahami bahwa jabatan kepala daerah bukanlah kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan pribadi dengan menggunakan kewenangan publik. Jika ada kewajiban pembiayaan yang belum selesai, penyelesaiannya harus mengikuti hukum dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.
Penyandang dana boleh memiliki kepentingan bisnis. Pengusaha boleh mencari keuntungan. Investor boleh menghitung peluang. Semua itu bagian dari kehidupan ekonomi. Namun, ketika kepentingan bisnis bertemu dengan kewenangan pemerintahan, transparansi dan pengawasan menjadi harga mati.
Sebab yang paling berbahaya bukanlah ketika pengusaha berharap untung. Yang berbahaya ialah ketika publik tidak bisa membedakan apakah sebuah keputusan diambil demi kepentingan umum atau demi memenuhi harapan orang-orang yang pernah mengeluarkan uang.
Di situlah pengawasan rakyat diperlukan. Bukan dengan menyebarkan tuduhan tanpa bukti, melainkan dengan menuntut keterbukaan anggaran, kejelasan proses perizinan, pengawasan proyek, serta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang menyangkut kekayaan daerah.
Kalau semuanya bersih, keterbukaan justru menjadi pelindung. Kalau semuanya sesuai aturan, pemeriksaan tidak perlu ditakuti.
Belajarlah dari Awan Prado
Awan Prado tidak perlu berteriak untuk mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu memiliki batas. Awan bergerak di atas gunung, sementara manusia di bawahnya kadang merasa seolah-olah seluruh isi bumi dapat dikuasai dengan selembar surat dan sebuah tanda tangan.
Padahal jabatan ada batas waktunya. Kekuasaan ada batas hukumnya. Anggaran ada batas penggunaannya. Dan alam memiliki batas daya tahannya.
Haili Yoga, jangan sampai kemenangan Pilkada menjadi kemenangan yang mahal, lalu ongkosnya dicicil oleh rakyat melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Jangan pula sampai tambang menjadi jawaban untuk pertanyaan yang bahkan belum berani diajukan secara terbuka.
Jika ada utang, selesaikan sesuai hukum. Jika ada investasi, uji manfaat dan risikonya. Jika ada tambang, pastikan seluruh prosesnya transparan, legal, dan tidak mengorbankan keselamatan lingkungan maupun hak masyarakat.
Sebab bupati hanya sementara. Penagih politik mungkin datang dan pergi. Tetapi masyarakat Gayo akan tetap tinggal bersama tanah, hutan, dan sungai yang diwariskan kepada anak cucunya.
Dan sejarah tidak pernah kekurangan bahan untuk menertawakan penguasa yang terlalu sibuk menyelamatkan modal, sampai lupa menyelamatkan amanah.
(Mendale, Oktober 21, 2026)
