Oleh: Zikri Yanda*
Inisiatif baru datang dari kalangan mahasiswa asal Aceh Tengah dan Bener Meriah. Mereka menyatakan kesiapan menghadirkan program “Sekolah Parlemen” yang ditujukan bagi anggota DPR Aceh (DPRA) dari daerah pemilihan (dapil) IV sebagai upaya meningkatkan kualitas representasi politik daerah.
Gagasan ini lahir dari hasil pengamatan serta diskusi panjang mahasiswa terhadap dinamika kerja politik yang dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Program Sekolah Parlemen disebut bukan sebagai bentuk serangan, melainkan ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat kapasitas dan kinerja wakil rakyat, terlebih dengan hadirnya sejumlah wajah baru di parlemen dari dapil IV.
Mahasiswa menilai masih terdapat sejumlah celah dalam praktik representasi politik saat ini. Melalui pendekatan edukatif, mereka mencoba menghadirkan ruang belajar bersama—meskipun secara ironis, peserta yang diharapkan mengikuti justru mereka yang telah menduduki kursi legislatif.
Beberapa poin menjadi dasar lahirnya inisiatif tersebut. Pertama, masih ditemui kelemahan dalam kemampuan lobi politik di tingkat provinsi, yang berdampak pada kurang maksimalnya perjuangan program strategis daerah agar memperoleh prioritas kebijakan. Mahasiswa menilai persoalan ini bukan karena kurangnya peluang, melainkan strategi pendekatan yang belum efektif.
Kedua, adanya kecenderungan fokus pada kelompok konstituen tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara umum. Kondisi ini dinilai perlu diseimbangkan agar fungsi representasi dapat berjalan lebih adil dan menyeluruh.
Ketiga, upaya advokasi berbagai persoalan daerah di tingkat provinsi dinilai belum dilakukan secara masif dan terstruktur. Sejumlah isu strategis disebut belum tersampaikan secara kuat dalam forum pengambilan kebijakan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Melalui Sekolah Parlemen, mahasiswa menawarkan peningkatan kapasitas yang mencakup penguatan strategi komunikasi politik, teknik advokasi kebijakan, serta pemahaman mendalam terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Inisiatif ini menegaskan peran mahasiswa tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga mitra kritis dan solutif dalam pembangunan daerah. Mereka berharap program ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kualitas demokrasi, sekaligus menghadirkan kritik yang konstruktif terhadap kinerja wakil rakyat.
Mahasiswa juga menyampaikan bahwa jika kinerja legislatif sudah berjalan optimal, maka “kelas tambahan” seperti Sekolah Parlemen tentu tidak lagi diperlukan. Namun dalam kondisi saat ini, upaya tersebut dinilai penting sebagai dorongan perbaikan.
Kehadiran Sekolah Parlemen diharapkan menjadi titik awal peningkatan kualitas kerja anggota DPRA dapil IV, sehingga kepentingan masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah dapat diperjuangkan secara lebih kuat, terarah, dan konsisten di tingkat provinsi.
*Mantan Ketua Persatuan Mahasiswa Aceh Tengah dan Bener Meriah (Permata)
