REDELONG-LintasGAYO.co : Mantan Kepala Bidang Hukum dan HAM Himpunan Pelajar Mahasiswa Bener Meriah, Mutadiynil Haqqi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja anggota DPRA dari daerah pemilihan (dapil) IV yang dinilai gagal hadir di tengah krisis bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Bener Meriah.
Dalam pernyataan tertulisnya, Mutadiynil menilai, di saat masyarakat berjibaku menghadapi dampak bencana seperti akses jalan terputus, rumah terendam, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi, peran wakil rakyat justru tidak terlihat secara nyata.
“Yang muncul hanya suara, pernyataan, klarifikasi, dan tanggapan. Semuanya berisik, tetapi kosong di lapangan,” ujar Mutadiynil, Jum’at 10 April 2025.
Ia menggambarkan kondisi masyarakat yang terdampak sebagai situasi krisis kemanusiaan. Warga, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, harus bertahan dalam kondisi serba terbatas tanpa penanganan maksimal dari pihak yang berwenang.
Menurutnya, alih-alih fokus pada penanganan bencana, ruang publik justru dipenuhi oleh dinamika elite politik yang saling berkomentar dan membangun citra. “Seolah-olah bencana ini dijadikan panggung politik, bukan tragedi kemanusiaan,” tambahnya.
Mutadiynil juga menyoroti kerusakan Jalan Enang-Enang yang telah berlangsung sejak November dan hingga kini belum mendapat penanganan serius. Ia menyebut kondisi jalan yang berlumpur dan rusak parah membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas setiap hari.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran. Tidak ada percepatan, tidak ada urgensi,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, Pemerintah Aceh setiap tahun mengalokasikan anggaran besar melalui APBA. Dengan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi yang dimiliki, DPRA dinilai seharusnya mampu memastikan pembangunan berjalan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Mutadiynil menilai, bencana yang terjadi di Bener Meriah tidak semata-mata faktor alam, melainkan akumulasi dari kegagalan kebijakan dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“DPRA tidak bisa lepas tangan. Diamnya tindakan dan ramainya pernyataan adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” ujarnya.
Ia mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan jika infrastruktur vital seperti Jalan Enang-Enang dibiarkan rusak berbulan-bulan. Begitu pula dengan pemanfaatan anggaran yang dinilai belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Mutadiynil mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif jika tidak segera diperbaiki.
“Rakyat tidak bodoh. Mereka melihat dan merasakan. Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya krisis bencana yang terjadi, tetapi juga krisis kepercayaan,” pungkasnya.
Ia pun melontarkan pertanyaan mendasar terhadap para wakil rakyat: “Masih layakkah mereka disebut wakil rakyat jika tidak mampu hadir dan bekerja untuk rakyat di saat krisis?”
[FA]
