Oleh: Syahputra Ariga (Analis Kebijakan Publik)
Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh pada 26 November 2025 bukan sekadar peristiwa alam biasa, melainkan sebuah krisis multidimensional yang memperlihatkan rapuhnya sistem ketahanan daerah.
Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling signifikan. Berdasarkan data agregat pemerintah daerah dan laporan kebencanaan, sedikitnya 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor, dengan Gayo Lues termasuk dalam kategori kerusakan berat bersama Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Secara spesifik, dampak di Gayo Lues menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi. Banjir bandang dan tanah longsor merendam hampir 95% wilayah kabupaten, berdampak pada 10 kecamatan, dengan sekitar 40 desa di empat kecamatan mengalami isolasi total.
Sebanyak 1.320 rumah dilaporkan rusak, 5.653 jiwa terdampak langsung, dan korban jiwa mencapai tiga orang. kondisi ini mencerminkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga gangguan sistemik terhadap fungsi sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Dari aspek infrastruktur, kerusakan jalan penghubung antar kecamatan dan desa menjadi hambatan utama dalam proses pemulihan. Banyak ruas jalan masih sulit dilalui akibat longsor yang belum sepenuhnya dibersihkan, sementara jembatan penghubung yang rusak belum direhabilitasi secara optimal.
Keterlambatan normalisasi sungai juga meningkatkan risiko bencana susulan. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menunjukkan adanya capacity gap antara kebutuhan lapangan dan respons pemerintah, baik dari sisi anggaran, koordinasi, maupun eksekusi teknis.
Dampak ekonomi pascabencana juga sangat terasa. Gayo Lues yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan mengalami disrupsi signifikan. Distribusi hasil kebun terganggu akibat akses transportasi yang terbatas, sementara banyak lahan pertanian rusak atau tertimbun material longsor.
Studi dalam bidang Disaster Economics menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah pascabencana sangat bergantung pada kecepatan pemulihan infrastruktur dasar dan akses pasar. Dalam konteks Gayo Lues, lambatnya rehabilitasi memperpanjang fase stagnasi ekonomi dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
Dari sisi sosial, bencana ini memperlebar ketimpangan dan memunculkan kerentanan baru. Pengungsian berkepanjangan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta ketidakpastian hunian tetap (huntap) menciptakan tekanan psikologis dan sosial bagi masyarakat. Permasalahan hunian sementara (huntara) yang tidak strategis, baik dari segi lokasi maupun akses ekonomi, memperburuk kondisi tersebut.
Dalam kajian Sociology of Disaster, kondisi ini sering disebut sebagai secondary disaster, yakni krisis lanjutan akibat buruknya manajemen pemulihan.
Lebih jauh, dimensi politik menjadi faktor krusial yang menentukan arah pemulihan. Berbagai kebijakan yang diambil pascabencana dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Permasalahan seperti pembebasan lahan untuk relokasi, transparansi anggaran, hingga prioritas pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Dalam perspektif Public Policy, fenomena ini mencerminkan lemahnya policy responsiveness dan accountability dari para pemangku kepentingan.
Problem utama pascabencana di Gayo Lues dapat dirangkum dalam beberapa poin strategis. Pertama, lambatnya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar. Kedua, stagnasi ekonomi akibat terganggunya rantai distribusi dan produksi.
Ketiga, meningkatnya kerentanan sosial akibat ketidakpastian hunian dan layanan dasar. Keempat, lemahnya tata kelola kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat terdampak.
Namun demikian, pertanyaan mendasar tetap muncul: mungkinkah Gayo Lues berdiri kembali? Jawabannya adalah mungkin, tetapi dengan syarat adanya transformasi pendekatan dalam penanganan pascabencana.
Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih inklusif. Penguatan koordinasi lintas sektor, transparansi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci utama.
Selain itu, diperlukan integrasi antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, fokus harus pada pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar. Sementara dalam jangka panjang, perlu dilakukan reformasi tata ruang, penguatan sistem mitigasi bencana, serta diversifikasi ekonomi daerah.
Gayo Lues tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga rekonstruksi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa itu, setiap kebijakan akan kehilangan legitimasi sosial.
Dengan komitmen yang kuat, tata kelola yang baik, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat, Gayo Lues bukan hanya bisa berdiri kembali, tetapi juga bangkit sebagai daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. []
