TAKENGON-LintasGAYO.co : Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyoroti lambannya penanganan kerusakan di ruas jalan Takengon–Krueng Geukeuh (Jalan KKA) dan jalan Takengon-Bireuen, yang hingga kini belum tertangani secara maksimal pascabanjir dan longsor yang terjadi beberapa bulan lalu.
Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, Muhammad Dahlan, menyebut jalur KKA sebagai salah satu titik paling krusial yang mengalami kerusakan parah, mulai dari longsor hingga badan jalan yang amblas dan membahayakan pengguna.
“Jalan KKA ini urat nadi utama masyarakat Gayo. Tapi sampai hari ini, penanganannya terkesan lamban. Kita pertanyakan keseriusan PUPR Aceh begitu juga dengan jalan Takengon-Bireuen,” tegas Dahlan.
Menurutnya, keberadaan alat berat di sepanjang jalur tersebut masih sangat minim, padahal kondisi tanah di sejumlah titik masih labil dan rawan longsor susulan, terutama saat hujan turun.
“Coba cek langsung ke lapangan, berapa alat berat yang siaga di jalur KKA dan Takengon-Boreuen? Jangan sampai masyarakat dipaksa bertaruh nyawa setiap kali melintas,” ujarnya.
Dahlan menegaskan, jalan Takengon–Krueng Geukeuh dan jalan Takengon-Bireuen bukan hanya jalur transportasi biasa, melainkan jalur vital distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari dataran tinggi Gayo ke wilayah pesisir seperti Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, hingga Sumatera Utara.
Akibat kerusakan yang berlarut, distribusi barang menjadi terganggu dan biaya logistik meningkat. Kondisi ini, menurut YARA, berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di wilayah Gayo.
“Selama jalan ini tidak diperbaiki secara permanen, maka inflasi di Gayo akan tetap tinggi. Harga barang naik karena distribusi terhambat. Ini dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Dahlan.
Ia juga mengungkapkan, di beberapa titik di jalur KKA, badan jalan bahkan hilang total dan hanya bisa dilalui secara terbatas. Situasi ini rawan memicu kecelakaan dan berpotensi melumpuhkan akses jika terjadi longsor susulan.
YARA mendesak Pemerintah Aceh melalui PUPR dan Pemkab di dua kabupaten (Bener Meriah dan Aceh Tengah) untuk segera menempatkan alat berat secara permanen di titik-titik kritis serta mempercepat langkah rehabilitasi yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar penanganan darurat.
Selain itu, YARA juga meminta pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera serta DPR RI agar segera turun tangan sebelum kondisi semakin memburuk.
“Jangan tunggu korban berikutnya. Jalan ini menyangkut keselamatan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata,” ujar Dahlan.
Tak hanya soal infrastruktur jalan, YARA juga menagih komitmen Kasatgaswil Rehab Rekon Aceh, Safrizal ZA, terkait percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Rehab dan rekon tidak boleh berjalan di tempat. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji,” pungkasnya.
[Darmawan]
