Redelong-LintasGAYO.co : Bencana kebakaran yang terjadi di Kampung Pasar Simpang dan Kamoung Ujung Gele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menuai polemik.
Polemik muncul tersulut, armadapemadam kebakaran tidak dapat membantu memadamkan api sepenuhnya, hanya beberapa unit saja yang bisa dipakai, selebihnya dibantu oleh armada pemadam kebakaran Aceh Tengah.
Direktur Cempege Institute (CI), Khairuddin mempertanyakan kondisi yang membuat masyarakat kecewa atas pelayanan Damkar tersebut.
Ia pun mengatakan, jika memang armada Damkar Bener Meriah rusak, maka kemana biaya perawatannya. “Ini kondisi emergency, harusnya dana kebencanaan itu stand by, termasuk biaya perawatan kenderaan operasional seperti Damkar,” katanya, Kamis 20 Agustus 2020.
“Saya menduga bahwa ada indikasi korupsi ditubuh BPBD Terkait penggunaan dana perawatan,” tambahnya.
“Kita pernah dengar biaya perawatan atau pengadaan damkar dari 2017 – 2019 bermasalah disini pemerintah harus bertanggung jawab akibat kelalaian pemerintah yang anggap sepele, dan kalak BPBD yang baru dan yang lama harus diperiksa,” lanjut Khairuddin.
Ditambahkan lagi, Sekretaris Daerah (Sekda) juga harus bertanggung jawab dan perlu dipecat, karena penguasa penuh anggarannya Sekda lebih paham.
“Sekda itu harus tanggung jawab mengenai ini, harusnya dia dipecat,” katanya.
Disisi lain, Khairuddin juga mengkritisi anggota DPRK Bener Meriah, yang menurutnya hanya diam tanpa pengawasan terhadap hal ini.
“Atau jangan-jangan, biaya perawatan ini memang sudah pernah diusulkan oleh Pemkab, tapi DPRK malah mencoretnya. Ya, karena mereka hanya mengurus dana Pokir masing-masing, tak peduli rakyat butuh apa. Kalau mereka berani, alihkan Pokirnya ke pembelian Damkar baru,” tegasnya.
“Melihat kondisi di Bener Meriah saat ini, saya juga sampaikan mosi tidak percaya terhadap eksekutif dan legislatif,” demikian Khairuddin.
[Sdr/DM]
Saksikan Video Kami :
