Banda Aceh-LintasGayo.co : Saat ini banyak aktivis maupun tokoh politik Aceh berbicara tentang kewenangan Wagub Aceh H. Muzakir Manaf yang tidak diberikan oleh Gubernur dr. Zaini Abdullah. Hal wewenang Wagub bukan hanya saat ini terjadi, tapi sudah sejak lama semenjak berjalan setahun Pemerintah dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir). Demikian pernyataan Koordinator Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BP2A), Muzakir Reza Pahlevi dalam siran pers yang diterima LintasGayo.co, Selasa 11 November 2014.
“Kami menilai dari dulu memang wewenang Wagub sangat kecil malahan tidak ada peran-peran yang strategis yang diberikan oleh Gubernur Aceh. Kita juga harus mampu membaca pernyataan-pernyataan Gubernur di muka umum, bahwa tidak ada 2 (dua) komando di Aceh tapi hanya 1 (satu) komando, penyataan ini bukan sekali diucapkan oleh Gubernur Aceh, malahan beberapa kali, pernyataan ini membuktikan bahwa Doto Zaini berkerja sendiri dan tidak mau melibatkan Wakilnya,” simpul Muzakir.
Dikatakan, jika pihaknya sudah dari kemaren-kemaren menyerukan kepada masyarakat Aceh dan para aktivif kampus maupun para politikus Aceh untuk melihat kondisi ini, namun banyak yang mengira analisa pihaknya tidak benar.
“Malahan aksi kami dinilai terlalu politik, makanya kami turun ke jalan untuk mendesak Doto Zaini mundur dari Gubernur Aceh karna tidak bisa menjalankan roda Pemerintahan Aceh yang bagus,” kata Muzakir.
Kenapa Doto Zaini tidak memberikan wewenang kepada H. Muzakir Manaf? Lanjutnya, karena Gubernur Doto Zaini lebih mempercayai kolega-kolenganya atau pembisik disekitarnya. Malahan Doto Zaini sedang menjalankan roda Pemerintahan Aceh secara dinasti alias secara keluarga, banyak pejabat di Pemerintahan Aceh itu keluarga Doto Zaini. Duga Koordinator BP2A.
“Kalau ini terus terjadi Aceh akan hancur dan secara fisik Doto Zaini tidak mampu lagi menjalankan roda Pemerintahan Aceh, hanya satu kata Gubernur Aceh Doto Zaini Harus segera mundur dari jabatannya,” tanda Muzakir Reza Pahlevi. (SP)
