TAKENGON-LintasGAYO.co : Belasan massa yang mengatasnakan diri elemen masyarakat dan peserta seleksi KIP, melakukan aksi ke Gedung DPRK Aceh Tengah, Senin 1 Oktober 2018. Mereka menanyakan, sanggahan yang telah dikirimkan oleh beberapa peserta seleksi KIP Aceh Tengah ke Komisi A beberapa waktu lalu.
Sanggahan itu, mempertanyakan legalitas salah seorang anggota Komis A DPRK Aceh Tengah, Hamzah Tun yang dinilai tidak lagi berhak menjadi penyeleksi KIP. Itu tejadi sejak ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) bagi Caleg peserta Pemilu 2019 mendatang, Hamzahtun secara otomatis telah berhenti menjadi anggota DPRK lantaran memilih pindah Partai Politik.
Baca : Penetapan Komisioner KIP Harus Melalui Pleno DPRK
Belasan massa menuntut bertemu dengan Ketua DPRK dan Ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah. Pantauan, mereka juga meminta DPRK untuk menghadirkan Ketua KIP dan Panwaslih Aceh Tengah, untuk mempertanyakan legalitas Hamzah Tun paska ditetapkannya DCT oleh KIP beberapa waktu lalu.
Sertalia yang merasa dirugikan dengan tidak legalnya status Hamzah Tun di DPRK Aceh Tengah meminta Komisi A bertindak tegas atas proses yang cacat hukum tersebut. “Jangan sampai DPRK memproduk seleksi KIP yang melanggar Undang-Undang, kalau itu dilangar bisa dipastikan proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Legislatif akan tergangu 2019 mendatang akan terganggu,” sebutnya.
Ia mengatakan lagi, jika permintaannya tersebut tidak digubris, maka mereka akan membawa massa yang lebih banyak.
Pantauan, peserta aksi akhirnya dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Tampak hadir juga Hamzah Tun. Kehadirannya langsung dipertanyakan oleh peserta aksi. “Bapak hadir kesini dalam kapasitas apa, dan dari partai apa,” tanya Sertalia.
Sontak pertanyaan itu, membuat Hamzah Tun tak mampu menjawab. Ia pun berpendapat pada pikirannya sendiri. “SK pemberhentian terhadap saya hingga saat ini belum ada,” kilahnya.
[Sr/DM]
