Oleh: Hammaddin Aman Fatih*
Pejabat dan pengusaha merupakan dua kekuatan penting dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Di satu sisi, pejabat memikul amanah untuk melayani masyarakat serta merumuskan kebijakan publik.
Di sisi lain, pengusaha menjadi motor penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan investasi. Idealnya, hubungan antara keduanya adalah hubungan yang saling melengkapi demi kepentingan publik.
Namun, persoalan muncul ketika batas etika mulai kabur. Kolaborasi yang semestinya menjadi sinergi berubah menjadi kedekatan yang tidak sehat. Dalam kondisi seperti ini, publik sering kali mempertanyakan : apakah kebijakan dibuat benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan segelintir pihak?
Di sinilah pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, agar kekuasaan dan modal tidak disalahgunakan. Pada akhirnya, persoalan utama bukan pada kedekatan antara pejabat dan pengusaha, melainkan pada nilai yang mereka pegang.
Hakikat dan Peran Pejabat
Seorang pejabat pada hakikatnya bukan sekadar pemegang jabatan struktural, melainkan pemikul amanah publik. Jabatan bukanlah simbol kekuasaan, tetapi tanggung jawab besar untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat memiliki dampak langsung terhadap kehidupan banyak orang.
Pertama, pejabat berperan sebagai pelayan masyarakat. Paradigma ini menempatkan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar objek kebijakan.
Pejabat dituntut untuk peka terhadap kebutuhan masyarakat, responsif terhadap keluhan, serta hadir dalam setiap persoalan publik. Pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari keadilan dan empati.
Kedua, pejabat berperan sebagai pengambil kebijakan. Dalam peran ini, integritas dan kebijaksanaan menjadi kunci utama. Kebijakan yang dihasilkan harus berpihak pada kepentingan umum, bukan pada kelompok tertentu.
Namun realitas menunjukkan bahwa sering terjadi tarik-menarik antara kepentingan rakyat dan kepentingan politik maupun pribadi. Di sinilah kualitas moral seorang pejabat diuji.
Ketiga, pejabat juga berfungsi sebagai teladan. Apa yang dilakukan dan diucapkan oleh pejabat akan menjadi perhatian publik. Keteladanan dalam kejujuran, disiplin, dan kesederhanaan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit diterima.
Sayangnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi bukti bahwa jabatan kerap disalahartikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Dampaknya tidak hanya merusak sistem, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, pejabat harus kembali pada hakikat jabatannya sebagai amanah. Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pada kepentingan rakyat harus menjadi prinsip utama. Di sisi lain, pengawasan masyarakat juga sangat diperlukan agar pejabat tetap berjalan di jalur yang benar. Pada akhirnya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas pejabatnya.
Peran Strategis Pengusaha
Selain pejabat, pengusaha juga memegang peranan penting dalam pembangunan. Kehadiran pengusaha tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dalam dunia yang terus berubah, pengusaha menjadi aktor utama yang menjembatani kebutuhan pasar dengan ketersediaan barang dan jasa.
Pertama, pengusaha berperan sebagai pencipta lapangan kerja. Di tengah tantangan pengangguran, keberanian membuka usaha memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Usaha kecil hingga besar mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Kedua, pengusaha adalah agen inovasi. Mereka dituntut untuk kreatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Berbagai produk dan layanan baru lahir dari keberanian pengusaha mengambil risiko. Tanpa inovasi, ekonomi akan berjalan stagnan.
Ketiga, pengusaha juga memiliki tanggung jawab sosial. Banyak pengusaha yang berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), seperti membantu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa bisnis tidak selalu berorientasi pada keuntungan semata.
Namun demikian, tidak semua praktik usaha berjalan ideal. Masih ada pengusaha yang mengabaikan etika, seperti eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, atau praktik bisnis yang tidak sehat. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik.
Karena itu, pengusaha tidak hanya dituntut untuk cerdas, tetapi juga bijak. Prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial harus menjadi landasan utama. Keuntungan yang diperoleh harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pengusaha tidak hanya menjadi pencari laba, tetapi juga agen perubahan.
Ketika Pejabat dan Pengusaha “Bersatu”
Istilah “perkawinan” antara pejabat dan pengusaha sering digunakan untuk menggambarkan kedekatan yang terlalu erat antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Kedekatan ini kerap menimbulkan kecurigaan publik, terutama ketika kebijakan yang diambil terlihat lebih menguntungkan kelompok tertentu.
Padahal, pada dasarnya kolaborasi antara pejabat dan pengusaha bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan, pembangunan ekonomi membutuhkan sinergi keduanya. Pengusaha memiliki modal dan inovasi, sementara pejabat memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan. Jika dijalankan secara profesional dan transparan, kolaborasi ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Namun, masalah muncul ketika hubungan tersebut berubah menjadi praktik “kongkalikong”. Pengusaha memanfaatkan kedekatan untuk mendapatkan proyek atau kemudahan tertentu, sementara pejabat menggunakan kekuasaan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Di sinilah potensi penyimpangan muncul.
Fenomena ini bukan sekadar dugaan. Dalam banyak kasus, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berakar dari hubungan yang tidak sehat antara kekuasaan dan bisnis. Dampaknya sangat luas, mulai dari rusaknya persaingan usaha hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Meski demikian, tidak semua hubungan antara pejabat dan pengusaha harus dicap negatif. Yang menjadi persoalan bukanlah hubungan itu sendiri, melainkan bagaimana hubungan tersebut dijalankan. Jika dilandasi oleh integritas, transparansi, dan pengawasan yang kuat, maka kolaborasi dapat menjadi kekuatan pembangunan.
Penutup
Pada akhirnya, persoalan pejabat merangkap pengusaha bukanlah sekadar soal posisi, tetapi soal integritas. Jika nilai yang dipegang adalah kepentingan publik, maka kolaborasi akan menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa. Namun jika yang diutamakan adalah kepentingan pribadi dan kelompok, maka kekuasaan dan modal akan berubah menjadi alat penyimpangan.
Istilah “bahaya” dalam konteks ini bukanlah sekadar label, melainkan peringatan. Peringatan bahwa kekuasaan tanpa integritas, dan kekayaan tanpa etika, dapat melahirkan kerusakan yang luas.
Oleh karena itu, yang paling penting bukanlah memisahkan pejabat dan pengusaha secara mutlak, tetapi memastikan bahwa setiap peran dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.
*Penulis seorang antropolog dan penulis buku People of the Coffee…
