Oleh: Zikri Yanda*
Pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah masih menyisakan persoalan serius. Tidak hanya kerusakan fisik pada infrastruktur, situasi di lapangan juga menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Di beberapa titik, air masih meluap dan berpotensi memicu banjir susulan apabila tidak segera ditangani secara cepat dan tepat.
Dalam kondisi seperti ini, kapasitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sedang diuji. Sebagian masyarakat menilai respons pemerintah daerah terhadap dampak pascabencana belum menunjukkan hasil yang optimal.
Penilaian tersebut muncul dari fakta bahwa sejumlah infrastruktur terdampak, khususnya ruas jalan yang rusak akibat banjir dan longsor, belum memperlihatkan progres penanganan yang signifikan.
Lambatnya pemulihan memberi kesan bahwa langkah-langkah penanganan masih bergerak di bawah tingkat kebutuhan mendesak masyarakat.
Padahal, akses transportasi yang terganggu bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memengaruhi distribusi logistik, aktivitas ekonomi, serta rasa aman masyarakat di wilayah terdampak.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah masih terjadinya peluapan air di beberapa kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana belum sepenuhnya menyentuh aspek mitigasi lanjutan.
Jika sumber ancaman belum dikendalikan, maka risiko banjir susulan tetap membayangi. Karena itu, langkah antisipatif seperti normalisasi saluran air, pembersihan material sisa longsor, dan penguatan titik rawan harus segera dilakukan.
Memang, harus diakui bahwa penanganan pascabencana bukan pekerjaan sederhana. Tahapan mulai dari masa tanggap darurat, asesmen kerusakan, hingga perencanaan rekonstruksi membutuhkan koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai.
Namun kompleksitas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melambatkan respons di lapangan, terutama ketika masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan segera.
Selain kerja teknis, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki komunikasi publik. Minimnya informasi terbuka mengenai perkembangan penanganan membuat masyarakat sulit mengetahui sejauh mana langkah yang telah dilakukan.
Dalam situasi krisis, transparansi bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar untuk membangun kepercayaan publik.
Karena itu, kritik yang berkembang seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan sebagai bentuk kepedulian warga.
Kritik adalah masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memperbaiki kecepatan respons, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi risiko lanjutan.
Masyarakat kini berharap ada tindakan nyata: penanganan segera pada titik peluapan air, percepatan pembukaan akses jalan, dimulainya rekonstruksi infrastruktur, serta penyampaian informasi yang rutin dan transparan.
Langkah-langkah konkret inilah yang dibutuhkan agar pemulihan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan warga.
Pada akhirnya, fase pascabencana bukan semata soal memperbaiki kerusakan. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk memastikan ancaman serupa tidak kembali terjadi dalam waktu dekat.
Di sinilah pemerintah daerah dituntut hadir secara responsif, antisipatif, dan efektif agar Bener Meriah benar-benar pulih, serta masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan rasa aman.
*Mantan Ketua Persatuan Mahasiswa Aceh Tengah dan Bener Meriah (Permata)
