Oleh: Nasrul Zaman
ADA sesuatu yang busuk sedang dipelihara di balik gemerlap pembangunan Aceh hari ini. Di tengah gegap gempita proyek jalan dan beton yang terus dikejar, sebuah keputusan sunyi tapi mematikan sedang disiapkan: mengorbankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Ini bukan sekadar kebijakan. Ini adalah penentuan siapa yang boleh hidup—dan siapa yang dibiarkan berjuang sendiri di depan pintu rumah sakit.
Pemerintah berlindung di balik istilah “efisiensi” dan angka-angka desil. Mereka menyebut 823 ribu orang tak lagi layak dibantu. Tapi mari kita jujur: sejak kapan angka-angka kaku itu mampu membaca luka rakyat?
Aceh baru saja dihantam bencana. Rumah hanyut, pekerjaan hilang, dapur tak lagi mengepul. Dalam situasi seperti ini, menggunakan data lama untuk mencabut hak kesehatan bukan hanya keliru—ini adalah kebijakan yang kehilangan nurani.
Ini bukan efisiensi. Ini pengabaian yang dilegalkan.
Lebih menyakitkan lagi, semua ini terjadi di daerah yang justru memiliki keistimewaan anggaran melalui dana Otonomi Khusus. Ironinya telanjang: uang ada, tapi keberpihakan yang hilang.
Bandingkan dengan daerah lain yang tanpa kemewahan anggaran mampu bergerak lebih cepat menjamin kesehatan rakyatnya. Sementara di Aceh, yang kaya justru sibuk menghitung-hitung biaya untuk menolong yang lemah.
Di titik ini, kita harus berani mengatakan: ini bukan soal kemampuan, ini soal kemauan.
Jika ada orang mampu yang ikut menikmati JKA, maka perbaiki datanya. Bereskan sistemnya. Tapi jangan hancurkan jaring pengaman hanya karena pemerintah gagal mengelola data. Itu bukan solusi—itu pelarian.
Yang lebih mengkhawatirkan, arah kebijakan ini seolah memberi sinyal jelas: pembangunan fisik lebih diutamakan daripada keselamatan manusia. Jalan harus mulus, proyek harus jalan, anggaran harus terserap—meski itu berarti rakyat kecil harus berpikir dua kali untuk berobat.
Apakah ini wajah negara yang kita inginkan?
Jangan sampai rakyat Aceh dipaksa menjadi “pengemis kesehatan” di tanahnya sendiri. Jangan sampai seorang ibu harus memilih antara melahirkan atau berutang. Jangan sampai seseorang meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena tak sanggup membayar.
Karena ketika akses kesehatan diputus, yang terjadi bukan sekadar krisis layanan—tapi krisis kemanusiaan.
Sejarah akan mencatat ini dengan kejam. Bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang siapa yang dibiarkan menderita. Bukan tentang berapa kilometer jalan yang dibangun, tapi tentang berapa banyak nyawa yang gagal diselamatkan.
Pada akhirnya, pilihan itu sederhana tapi menentukan: berdiri di sisi rakyat, atau berdiri di balik proyek.
Jika JKA benar-benar dikorbankan, maka tak berlebihan jika publik bertanya dengan nada paling pahit:
apakah di mata penguasa hari ini, nyawa rakyat Aceh memang lebih murah daripada aspal jalanan?.
Penulis adalah Analis Kebijakan Publik-Akademisi USK
