TAKENGON-LintasGAYO.co : Catatan-catatan penting dalam diskusi sabtuan, salah seorang narasumber Diskusi Sabtuan Ahlaz Zikri yang mewakili dirinya sebagai pemerhati sosial politik didalam kesempatan saat menyampaikan pendapatnya.
Ia menyebutkan ada beberapa faktor yang sebenarnya patut diperhatikan dalam melihat proses terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Aceh Tengah Tahun 2005 – 2025 lari dari konteks Pembangunan.
Dalam diskusi tersebut, pria berperawak tinggi tegap dengan mata sedikit sayu tersebut menyampaikan bahwa dalam RPJP Daerah Aceh Tengah, terdapat sejumlah program yang belum terealisasi secara maksimal, seperti program pengembangan pertanian dan program peningkatan kualitas pendidikan.
Hal ini menurut Zikri dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan komitmen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program tersebut.
“Terkait anggaran, masih terdapat banyak kegiatan yang belum teralokasikan dengan baik dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yang sebenarnya. Hal ini membuat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien,” ujar Zikri.
Selain itu, Zikri juga mengungkapkan bahwa terdapat juga faktor korupsi dan nepotisme yang turut menyumbang kegagalan dalam pelaksanaan RPJP Daerah Aceh Tengah.
Menurut Zikri, praktek-praktek tersebut menghambat pembangunan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Contohnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) kita seperti dikeroyok oleh kepentingan pokir-pokir yang tidak peduli dengan adanya RPJM dan RPJP yang di susun oleh Bappeda,” ungkap Zikri.
Didalam paparannya, Zikri juga menyatakan rasa kebingungannya, sebab di kabupaten Aceh Tengah terkait penganggaran APBK ada pos anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan keperluan instansi vertikal.
Menurut Zikri dengan mimik wajah serius, ia menyatakan bahwa hal tersebut tentu menjadi masalah juga. Dikarenakan pembangunan instansi vertikal tersebut tidak sejalan dengan misi utama berjalannya RPJP yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat umum.
“Pertanyaannya apakah pemimpin kita di Aceh Tengah ini bisa dirongrong dengan sekelumit kepentingan- kepentingan itu semua. Ini juga menjadi catatan kita semua, karena persoalan ini tentu sangat berkaitan dengan persoalan ketika kita memilih pemimpin,” ujar Zikri.
“Standar kepemimpinan kedepan harus bersih, agar tidak dimasuki oleh kepentingan instansi vertikal. Kemudian circle pemimpin juga harus bersih, agar berjalannya pemerintahan tidak dominan dirong-rong oleh orang-orang baik pejabat maupun birokrat yang memiliki hasrat kepentingan tertentu,” tambah Zikri.
Zikri juga menyampaikan bahwa aktor-aktor yang berperan dalam menjalankan RPJP dan RPJM itu banyak yang keliru jika dikaitkan dengan visi dan misi pemimpin.
“Sebagai contoh kasus program ketapang dan 2 hektar per KK yang menjadi bagian dari visi-misi kerja bupati beberapa tahun kebelakang, keduanya gagal total karena tidak raslistis dengan RPJP,” ucap Zikri.
Zikri juga mengingatkan bahwa kedepan kita (masyarakat Aceh Tengah) harus mampu mengawal kebijakan di kabupaten Aceh Tengah, agar berbagai kebijakan mereka bisa merakyat.
“Lalu kemudian kita juga harus dapat mengoptimalisasikan peran retribusi di daerah, agar komoditi kita bisa dihitung jelas dan keuntungnya bisa di rasakan,” ujar Zikri.
“Yang paling penting karena keuangan daerah kita rendah, kita harus bisa mensiasatinya dengan program RPJM dan RPJP yang berkaitan dengan provinsi dan nasional. Kemudian kedepan kita juga harus mengirimkan orang-orang yang bisa bernegosiasi di pemerintahan pusat, agar ada anggaran yang bisa dibawa ke daerah demi kepentingan daerah,” tutup Zikri.
[Rzk]
