Haru Biru yang Janggal di Milad Unsyiah (Tanggapan untuk Win Wan Nur : Bag.1)

oleh

Oleh : Asrul Sidiq*

Bagus sekali sebenarnya tulisan seorang Win Wan Nur (WWN) di media online LintasGayo.co tentang pandangan yang berbeda dalam melihat kasus yang dihadapi Dr. Saiful Mahdi, yang dalam tulisannya disebut sebagai “sang dosen MIPA”.

Di negara demokrasi, perbedaan pandangan mutlak penting dan harus dihargai.
Tulisan tersebut cukup baik sebenarnya dan menunjukkan kualitas literasi penulis yang di atas rata-rata. Kelihaian si penulis juga terlihat dengan kemampuannya menghindari ancaman UU ITE dengan tidak menyebut satu nama pun dalam tulisannya.

Termasuk ketika dia menyerang seorang musuhnya secara ad hominem sebagai “aktivis nasional bertubuh tambun.” Ukuran tubuh seseorang yang dihinanya kita tahu tidak ada hubungannya dengan perbedaan pandangan di antara mereka.

Jadi sejak awal pembaca bisa mempertanyakan bagaimana WWN bisa meyakinkan kita jika ia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri tentang apa yang ingin dikhotbahinya dalam tulisan tersebut: agar kita menghindari ad hominem!

Selanjutnya saat ada pembaca mempertanyakan fakta yang salah, penulis berkilah bahwa karena tulisannya berbentuk esai maka dia cukup mengandalkan bukti lunak.

Sebagai sahabat Saiful Mahdi tentu saya menaruh perhatian terhadap apa yang ditulisnya. Jujur, ketika pertama membaca tulisan WWN saya seperti sedang membaca tweets Donald Trump, presiden ke-45 Amerika.

Trump disebut oleh guru bahasa saat pelatihan persiapan keberangkatan studi S3 saya sebagai “King of Logical Fallacy”: membabi-buta serta memanfaatkan kepingan kecil dari sebuah fakta utuh untuk memukul lawan-lawannya. Semenjak itu, mengikuti Twitter Donald Trump menjadi sarana saya belajar tentang “kerancuan berpikir” sekaligus “hiburan” sebelum tidur malam.

Namun, ketika membaca tulisan WWN saya sama sekali tidak bisa menjadikan itu sebagai hiburan. Dalam tulisan yang menyerang Saiful – saat ini dia sedang dibui dan tak bisa membela diri lagi – WWN abai dan ceroboh dalam banyak hal.

Tidak hanya dalam tulisan di media ini, juga ketika WWN mencoba memindahkan kengawuran tulisannya ke media sosialnya. Tentang proses rekrutmen CPNS di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), yang dianggap Saiful penuh kecurangan dan karena itu sekarang dia di bui, WWN menyimpulkan bahwa kesalahan ada di DIKTI dan kesalahan itu sudah dibuktikan pada sidang senat.

Pertanyaannya, kalau sudah ada kesalahan, kenapa ‘adik kawannya dosen MIPA’ yang tertimpa sial itu tidak mendapatkan kabar hasil investigasi di sidang senat tersebut? Siapa DIKTI yang dimaksud WWN dan telah berbuat salah di sini? Saya sebagai dosen di Fakultas Teknik Unsyiah adalah juga bagian dari DIKTI.

Setelah memberi beberapa komentar di laman Facebook-nya, saya memutuskan menulis tanggapan yang lebih panjang ke media ini, meski dengan resiko tidak dimuat karena Lintas Gayo adalah media yang dia turut sebagai pengelola.

Saya bangga mengakui saya adalah bagian dari “tim hore”, “tim sorak” atau “minion” sang dosen MIPA, beberapa istilah yang dipakai oleh WWN untuk mengejek individu-individu yang mendukung Saiful.

Saya punya alasan lebih kenapa saya harus menanggapi langsung tulisan ngawur WWN. Sebagai “kawan dosen MIPA” itu, saya juga pernah mendapatkan dua kali undangan sidang senat dari Komisi F Senat Unsyiah karena Instagram Story (IGS) saya tanggal 28 Februari 2019.

IGS hanya bisa dilihat dalam waktu 24 jam lalu lenyap. Namun, seseorang telah secepat kilat menangkap IGS itu dan mengirimnya ke Rektor Unsyiah. Karena beberapa hari kemudian Rektor Unsyiah mengirimkan hasil tangkapan layar IGS tersebut kepada saya via WhatsApp.

Apa yang telah menyeret Saiful ke penjara sekarang, pada awalnya juga karena seseorang telah menangkap pendapatnya melalui WAG terbatas dan mengirimnya kepada petinggi Fakultas Teknik Unsyiah, tempat WWN pernah belajar.

Sampai sekarang saya belum mengetahui siapa yang screenshot IGS yang hanya berdurasi 24 jam itu lalu mengirimnya kepada Rektor Unsyiah, namun dalam kasus Saiful siapa yang telah menyebarkan pendapatnya di grup terbatas itu hadir sebagai saksi saat persidangan berlangsung.

Berikut adalah tampilan tangkapan IGS saya yang dikirim kepada saya oleh Rektor Unsyiah.

Tentu ada alasan kuat mengapa saya sampai membuat postingan IGS tersebut. Tapi itu cerita di kesempatan lain, bagian dari rangkaian fakta panjang yang sudah saya ketahui dan alami secara langsung. Bukan dari info tangan kedua atau ketiga seperti WWN.

Gambar berikutnya adalah dua undangan sidang senat yang saya dapatkan. Undangan pertama adalah undangan sebagai narasumber untuk klarifikasi IGS tersebut dengan jadwal sidang 25 Juni 2019. Setelah mendapatkan undangan, saya kemudian datang menghadap ke kantor senat agar jadwal sidang dipercepat.

Dan disetujui. Namun, sehari kemudian ternyata saya tidak mendapatkan revisi percepatan jadwal sidang. Saya malah diganjar undangan sidang baru: sidang etik untuk disidangkan pada 29 Mei 2019. Perhatikan, pada undangan pertama saya adalah narasumber untuk sidang 25 Juni 2019.

Melihat ada kejanggalan, saya lalu menelpon staf di kantor senat, mempertanyakan perubahan agenda sidang. Jawaban staf itu, “Bapak datang saja”. Karena ketidakjelasan akan sidang ini, saya kemudian memutuskan untuk tidak hadir pada panggilan pertama sidang senat, sampai ada kejelasan akan undangan sidang senat tersebut.

Saiful telah tiga kali kalah dalam upayanya mencari keadilan dan terhitung sejak 2 September 2021 dia sedang menjalani hukuman penjara atas kekalahannya. Akan tetapi, menurut WWN itu tidak cukup, dia merasa perlu menambah hukuman terhadap Saiful dengan racauannya yang tanpa dasar.

Kenapa itu tidak cukup? Mungkin dia tidak sanggup membayangkan daya rusak dari dukungan yang mengalir untuk Saiful dari segenap penjuru. WWN dalam tulisannya mengecam kenapa kawan-kawan Saiful harus mengirim Saiful pada saat Unsyiah sedang merayakan ulang tahun dan itu menurut WWN telah merusak pestanya.

Mohon maaf, Saiful orang yang taat hukum! Surat eksekusi hukumannya memang kebetulan di hari yang sama dengan ulang tahun ke 60 Unsyiah atau Hari Pendidikan Daerah Aceh (Hardikda) ke 62. Ia tidak ingin menunda sehari pun apa yang telah diputuskan oleh hukum.

Untuk meluruskan tuduhan semena-mena Win Wan Nur dalam tulisannya, maka fakta lain untuk menjawab itu saya kumpulkan kembali dari pengalaman saya pribadi; meliputi proses persidangan-persidangan di PN Banda Aceh; percakapan dengan Saiful Mahdi selama kasus ini bergulir, juga ketika bersaksi sebagai saksi fakta di persidangan.

Saya persilakan penulis atau siapapun yang berminat untuk memeriksa fakta-fakta dan dokumen-dokumen tersebut yang kini telah menjadi milik publik.

1. WWN Mengatakan Dr. Saiful Mahdi Mangkir dari Panggilan Senat Unsyiah. Fakta: Dr. Saiful Mahdi Tidak Pernah Mangkir dari Panggilan senat Unsyiah

Benar Dr. Saiful Mahdi pernah dipanggil oleh Komisi F Senat Unsyiah. Pada panggilan pertama dan kedua, Saiful tidak bisa hadir karena mendapat tugas keluar daerah dengan surat tugas resmi dari pimpinan Unsyiah.

Pada panggilan ketiga, lagi-lagi jadwal panggilan senat dan surat tugas yang diperoleh bentrok dan Saiful menuliskan surat jawaban atas panggilan tersebut untuk memberitahukan ketidakhadirannya dan alasan-alasannya dengan tembusan ke Dekan FMIPA Unsyiah.

Namun setelah dia berkomunikasi lewat Dekan FMIPA, jadwal “klarifikasi” oleh Senat Unsyiah disepakati bersama oleh pihak senat dan Saiful. Maka terjadilah pertemuan antara Saiful dengan Komisi F Senat Unsyiah sebagai proses “klarifikasi” seperti tertulis dalam pokok surat undangan. Jika undangannya untuk sebuah sidang etik, maka pada pokok surat akan ditulis sebagai “Sidang Etik”.

Hal itu yang saya alami ketika mendapatkan undangan perubahan berperihal “Sidang Etik”. Undangan yang diterima Saiful Mahdi sama seperti yang saya terima pertama yaitu hanya undangan dengan perihal “Undangan Narasumber.”

Dalam hal ini, tulisan WWN hanya menyodorkan sebagian fakta untuk membunuh karakter Saiful: bahwa Saiful tiga kali dipanggil oleh Komisi F Senat Unsyiah dan dia tidak pernah sekalipun menghadiri sidang itu. Apa yang disembunyikan oleh WWN dan berarti itu disembunyikan oleh informannya?

2. Dr. Saiful Mahdi tidak pernah menjalani sidang etik. Fakta: Memang tidak Pernah Ada Sidang Etik.

Kehadiran Saiful Mahdi pada pemanggilan ketiga untuk dilakukanya klarifikasi diketahui sejumlah saksi selain anggota Komisi F sendiri. Pertanyaan pertama Saiful pada pertemuan itu adalah “Apakah ini sidang etik?”.

“Bukan, ini hanya klarifikasi, bukan sidang etik,” jawab sejumlah anggota dan sekretaris Komisi F. Hanya Ketua Komisi F yang bersikeras bahwa itu adalah sidang etik. Karena perbedaan pendapat itu, Komisi F bermusyawarah, dan komisi menyepekati bahwa itu bukan sidang etik.

Kenapa ini harus diperjelas di awal? Karena secara hukum dan aturan sebuah sidang etik atau sidang lainnya harus dinyatakan di awal secara tegas dan jelas. Agar tidak ada pihak, terutama yang diduga melanggar etik, yang dirugikan, kalau memang ia sebuah sidang etik.

Sebelum pertemuan, Saiful Mahdi meminta agar diizinkan untuk merekam semua proses klarifikasi pada alat perekam yang sengaja dibawanya. Akan tetapi, Ketua Komisi F bersikeras agar pertemuan tidak boleh direkam.

Saat ditanya apa ada aturan yang melarang rekaman pada sidang senat, yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Perlu dicatat, Saiful Mahdi juga pernah menjadi anggota senat yang terhormat itu di Unsyiah.

Setelah perdebatan sengit, pertemuan diskors, Saiful Mahdi diminta keluar, Komisi F berembuk untuk memutuskan apakah pertemuan boleh direkam atau tidak. Saiful Mahdi kemudian diminta masuk kembali, dan diberitahukan.

“Anda tidak boleh merekam sendiri pertemuan ini, tapi staf Komisi F yang akan merekamnya.” Seorang staf admin dipanggil ke ruang pertemuan dan diminta merekam pertemuan menggunakan telpon genggamnya.

Saiful Mahdi tidak diperkenankan mengakses rekaman itu. Demi kebenaran dan akurasi informasi, rekaman otentik itu bisa seharusnya dibuka untuk publik. Agar si penulis dan yang lainnya bisa mempertimbangkan kembali apa yang dipercayainya.

Apa yang saya sampaikan di atas menunjukkan bahwa sidang etik tidak pernah ada. Tapi Saiful sudah menghadiri pertemuan dengan Senat untuk undangan klarifikasi. WWN lagi-lagi salah.

Namun, seorang algojo memang tidak membutuhkan fakta utuh, dia hanya perlu dituntun oleh patronnya. Padahal fakta di atas penting untuk memahami kronologi kasus ini sebelum bergulir keluar universitas dan menjadi urusan publik, sebagaimana kemudian disesali oleh banyak pihak.

Menolong Darussalam

Kasus ini sudah sepatutnya menjadi pembelajaran penting bagi kelembagaan Unsyiah, sendiri, terutama memastikan berjalannya mekanisme internal yang mutlak diperlukan sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki otonomi dan dilindungi oleh prinsip kebebasan akademik. Jika ada kasus serupa di masa depan, maka mekanisme internal dengan instrumen yang dimiliki dapat menyelesaikan sendiri masalahnya dengan mengedepankan prinsip good university governance.

Cita-cita rakyat Aceh untuk memiliki sebuah perguruan tinggi terwujud pada saat Presiden Soekarno meresmikan Kota Pelajar Mahasiswa (KOPELMA) Darussalam pada tanggal 2 September 1959 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh. Dalam prasasti pendirian tertulis “Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata. Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita” (Ir. Soekarno, 2 September 1959).

Tulisan ini telah saya baca sejak kecil, karena saya sudah jadi warga Darussalam sejak lahir. Kutipan di website Kopelma Darussalam menyebutkan “Darussalam sebagai pusat pendidikan daerah Aceh adalah lambang iklim damai dan suasana persatuan, hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh, serta sebagai modal pembangunan dan kemajuan daerah Aceh khususnya, dan Indonesia umumnya”.

Ini harusnya memberi kesadaran bahwa tidak ada warga kampus di Darussalam atau alumni yang merasa bahwa Darussalam hanya milik mereka. Darussalam milik kita bersama.
Darussalam dan Unsyiah adalah kampus publik milik rakyat yang mempunyai sejarah dan cita-cita untuk perdamaian dan kemajuan Aceh.

Seperti disampaikan oleh Saiful Mahdi “kemajuan akan dapat dicapai jika kita berani menerapkan meritrokrasi sejak dari rekutmen”. Memperjuangan meritokrasi pada rekrutmen dan kebebasan berpendapat untuk itu adalah cara kita menolong Darussalam!

Bersambung ke Bagian 2

Comments

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.