TAKENGON-LintasGAYO.co : Sejak 14 Mei 2020, masyarakat dihebohkan dengan polemik Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah. Melihat itu, salah seorang masyarakat, Akbar Bintang, sangat mengecewakan pertikaian kedua ulu rintah (pemimpin) tersebut.
“Pertikaian mereka bukan pada masalah substansi untuk kepentingan rakyat, tapi lebih pada “isi kantong” yaitu proyek di beberapa instansi di Aceh Tengah diantaranya, dinas kesehatan dan RSUD Datu Beru dengan total sekitar 17 Milliar. Ini jelas melukai rakyat,” ungkap Akbar Bintang.
Akbar juga menambahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk perdamaian, diantaranya melalui oleh Ketua DPRK Aceh Tengah bersama Majelis Adat Gayo (MAG), seiring waktu Plt Gubernur juga turun untuk mendamiakan. Mediasi berjalan, berita pertikaianan inipun masuk ke media nasional.
“Beberapa minggu redam pemberitaan walau pun sampai ke nasional, masyarakat seolah memaafkan kerakusan kedua pimpinan daerah yang secara langsung mengoyak hati masyarakatnya. Namun, 4 Juni 2020 kita dikejutkan lagi dengan pemberitaan bahwa bupati secara resmi membuat laporan ke Polda Aceh,” jelas Akbar.
Ini artinya, kata Akbar lagi, semua pihak sudah berusaha melakukan upaya mendamaikan bupati dan wakil, tapi gagal.
“Mungkin bupati tidak ingin berdamai dengan wakilnya, ini bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi siapa yang di rugikan. Tentu masyarakat juga daerah yang menjadi rusak namanya,” kata Akbar.
Akbar meminta DPRK selaku wakil rakyat untuk melakukan tindakan konkrit yang berpihak kepada rakyat.
“Aceh Tengah sedang banyak masalah. Gaji guru TPA, sampah yang belum tuntas, demo di beberapa kantor camat, juga dampak ekonomi karena Covid 19. Ini tidak akan selesai jika pemimpin hanya menguruai permasalahan pribadinya,” tegas Akbar.
Akbar mengusulkan agar DPRK menggunakan haknya untuk melakukan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati, meski proses itu melalui beberapa tahapan.
“Selamatkan Aceh Tengah bukan menyelamatkan kesalahan yang terjadi saat ini. Jika ini tidak dilajukan rakyat akan bertambah menderita. DPRK harus pro kepada rakyat,” pungkas Akbar.
[Radi/ZR]
