REDELONG-LintasGAYO.co : Kebijakan gotong royong massal yang dilakukan Pemkab Bener Meriah menimbulkan kritik dari beberapa orang anggota DPRK setempat.
Mereka mengatakan gotong royong massal yang digaungkan Pemkab bertentangan dengan physical distancing dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
Mengklarifikasi hal itu, Kabag Humas dan Protokoler Bener Mrriah, Wahidi mengatakan bahwa yang dikritik tersebut tidak benar.
Menurutnya, gotong royong massal merupakan kebijakan yang disepakati bersama oleh unsur Forkopimda termasuk di dalamnya DPRK.
“Jika dikatakan melanggar physical distancing, itu sah-sah saja. Namun kenyataan di lapangan tidak seperti itu, masyarakat diminta bersihkan lingkungan sekitar rumahnya saja, tidak berbaur dengan masyarakat lain,” terang Wahidi.
Kemudian katanya lagi, waktu pelaksanaannya juga tidak serentak, namun dibagi-bagi menjadi beberapa kecamatan dalam 3 hari.
“Lalu ada 78 tim yang terdiri dari pemerintah, TNI-Polri, aktivis lingkungan dan mahasiswa yang ditugaskan mensosialisasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat saat wabah Covid-19 ini,” katanya.
“Sosialisasi ini menjadi penting untuk diketahui masyarakat kita. Banyak diantara mereka yang belum paham dampak dari virus Corona, maka dari itu, sosialisasikan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia pun meminta, peran semua pihak dalam upaya mensosialisasikan kepada warga tentang pola hidup bersih dan sering mencuci tangan serta menjaga jarak fisik, guna memutus mata rantai Covid-19.
“Kritikan yang disampaikan itu membangun, hanya saja kurang tepat. Kami mengajak mereka (pengkritik) bergabung memberikan sosialisasi,” katanya.
“Saat ini masanya kita kerja sama-sama, bukan untuk pencitraan. Masalah wabah ini, menjadi perhatian serius bagi kita semua,” demikian Wahidi menimpali.
[Darmawan]
