KUTACANE-LintasGAYO.co : Puluhan Massa yang tergabung dalam Forum Penyelamatan Aceh Tenggara melakukan aksi di depan Gedung DPRK Aceh Tenggara, jalan Jend A. Yani Kutacane Aceh Tenggara (Agara) pada Kamis 31 Mei 2018.
Forum Penyelamatan Aceh Tenggara ini meminta Bupati Aceh Tenggara agar menjalankan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami meminta kepada Bupati Aceh Tenggara untuk memberhentikan proses rekrutment tenaga honorer/tenaga pelayan khusus tahun 2018, karena diduga cacat hukum atau illegal,” kata Jufriadi salah seorang koordinator aksi.
Lebih lanjut Jufriadi dalam orasinya meminta kepada Bupati Aceh Tenggara untuk menindak lanjuti surat Kementrian Dalam Negeri pada 25 April 2018 nomor : 820/7581/Dukcapil perihal peringatan terhadap pergantian Pajabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tenggara
“Kami Meminta kepada DPRK Aceh Tenggara untuk mengevaluasi para honorer yang diberhentikan oleh Bupati Aceh Tenggara,” tegas Jufriadi
Sementara itu, M. Fadlisyah Putra, SE dalam orasinya meminta kepada DPRK Aceh Tenggara untuk menindaklanjuti surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 17 April 2018 dengan nomor : B/260/S.SM.01.00/2018 perihal penerimaan Tenaga Pelayanan Khusus.
“Apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan dalam waktu 3×24 jam maka kami akan datang kembali dengan membawa 100 kali lipat massa,” pungkasnya.
Setelah melakukan aksi, massa langsung diterima Ketua DPRK Agara Irwandy Desky dengan beberapa anggota dewan lainnya.
Di depan peserta aksi Ketua DPRK mengatakan lembaga legislatif terdiri dari banyak Partai dan hanya satu fraksi yang terdiri dari 5 Dapil (orang) mengusung Rahidin Pinim, walaupun hanya didukung 1 fraksi, beliau menang karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
“Beberapa waktu lalu ada kebijakan yang dilakukan oleh bupati, seyogianya apabila setiap kebijakan dilakukan koordinasi, namun saya tidak pernah diajak untuk berkoordinasi,” kata Irwandy Desky
Irwandy Desky juga mengatakan, rencana dalam waktu dekat 30 anggota DPRK akan duduk kembali untuk membicarakan permasalahan ini.
Pantauan LintasGAYO.co masa berkumpul di lapangan A. Yani, serta melakukan long march menuju kantor Bupati dengan membawa berbagai macam tulisan diantaranya honorer pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata #save Honorer, DPRK Aceh Tenggara mati suri, DPRK jangan makan gaji buta, Pemda Agara jangan bunuh rakyat Agara secara tidak langsung, Pemda Agara jangan sok kebal hukum, Agara metuah katanya negeri demokrasi tapi terasa otoriter, DPRK tidur membuat rakyat masuk kubur, Kembalikan hak honorer yang lama Pemda Agara, Negeri para penipu, Jangan makan uang kami kalau tidak kerja. [Jubel/ZR]
