Takengon – LintasGayo.co : Pengesahan Qanun Wali Nanggroe (QWN) menurut seorang tokoh muda Gayo Zulfan Diara Gayo adalah pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) terhadap suku bangsa minoritas di Provinsi Aceh, salah satunya Gayo.
Dan atas penilaian ini, dirinya dan para pendukung penolakan QWN akan terus melakukan upaya-upaya menolak Qanun itu.
“Kami akan terus melawan dan tetap menolak penerapan QWN, bahkan hingga ke badan dunia PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa),” kata Zulfan dihadapan peserta dengar pendapat dan saran yang dihadiri Lilianne Fan, peneliti utama dari Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute (HPGODI), London di Wapres Cafe Takengon, Senin malam 18 Nopember 2013.
Konflik Aceh itu sangat Kompleks
Menanggapi pernyataan ini, Lilianne Fan menyatakan jika konflik di Aceh memang sangat kompleks, bukan sekedar berakhirnya konflik RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ungkapkan fakta-fakta dan itu adalah salahsatu healing, pengobat trauma. Kata Lilianne.
“Belajarlah dari diskriminasi warna kulit yang terjadi sekian lama di Afrika Selatan. Perlu rekonsiliasi walau butuh waktu yang sangat lama,” kata Lilianne. Dalam upaya menuntut keadilan, kata dia harus dengan dialog dan logika-logika bukan dengan kekerasan.
Lilianne Fan hadir di Takengon dalam rangka kolaborasi penelitian bertema Krisis Kemanusiaan, Persiapan Darurat dan Respons Bencana: Peranan Sektor Swasta yang didukung oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) dan Departemen Pembangunan International Pemerintah Inggris (DFID).
Tim ini adalah sebuah tim penelitian gabungan dari Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute dan Humanitarian Futures Programme di King’s College London, University of London. (Kha A Zaghlul)
