Redelong – LintasGayo.co: Gerakan Perjuangan Rakyat Bener Meriah (Gapura – BM) menilai, banyak program yang dicanangkan di Kabupaten Bener Meriah tidak berjalan semestinya. Banyak program yang hanya jalan ditempat dan banyak juga yang gagal sama sekali.
Waladan Yoga selaku Koordinator Gapura – BM membeberkan “kegagalan” itu meliputi secara umum kondisi Bener Meriah saat ini tak satupun program yang dapat mensejahterakan rakyat. Mulai dari harga kopi yang terpuruk, harga Paliwija tersendat, KKN, korban gempa diabaikan, pungutan liar di dinas-dinas, reboisasi hutan yang bermasalah, program tembakau yang gagal total, dana anak yatim masih tersendat, Fakir Miskin ditelantarkan.
Gapura BM juga menyoroti Dana Otsus yang tidak dioptimalkan dengan baik, Biaya perbaikan Kamar mandi Rumah Dinas Wakil Bupati yang mencapai ratusan juta, Biaya ibu-ibu PKK juga mencapai ratusan juta Rupiah sementara korban Gempa terabaikan dan masih banyak masalah yang timbul dan tidak terselesaikan dengan baik.
Waladan mengungkapkan, kesan Religius yang coba ditampilkan oleh penguasa Bener Meriah saat ini sangat jauh berbeda dengan kenyataan dilapangan, salah satu bukti kezaliman penguasa di Bener Meriah saat ini adalah pemungutan/pemotongan dana bantuan untuk pembangunan Masjid-Masjid yang menelan biaya ±10 Milyar.
“Siapapun akan murka melihat sikap tidak bermoral ini,” cerca Waladan dalam siaran persnya, Kamis (7/11/2013).
Dikatakan, masjid adalah tempat beribadah untuk ummat muslim, tapi mengapa dana pembangunan untuk masjid juga di sunat, inikah pemimpin yang selama ini dianggap religius? Untuk apa memamerkan kesan religius tapi memotong dana pembangunan untuk masjid dan membiarkan rakyatnya berada dalam garis kemiskinan. Pemotongan dana masjid adalah bentuk sikap pengecut dari pemimpin Bener Meriah.
Masalah penzaliman selanjutnya adalah dimasukannya orang-orang terdekat penguasa Bener Meriah masuk mengikuti ujian honorer K-2. Padahal masih banyak tenaga honorer Bener Meriah yang jauh lebih berhak dan telah mengabdi lama. Namun sikap KKN telah merasuki setiap relung jiwa penguasa Bener Meriah dan seluruh antek-anteknya.
Tidak ada infrastruktur di Bener Meriah saat ini yang dapat dibanggakan semua berjalan ditempat, semua mementingkan kelompok pribadi dan mendahulukan sanak keluarga dalam berbagai Hal. Lalu rakyat Bener Meriah tidak menjadi Prioritas.
“Saat ini Bener Meriah benar-benar dalam keadaan darurat Pemimpin,” tegas Waladan.
Untuk itu, Gapura – BM mendesak DPRK Bener Meriah segera menggelar sidang Paripurna Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban penguasa Bener Meriah atas keterpurukan Bener Meriah di berbagai sektor.
Waladan atas nama Gapura juga dengan segala hormat meminta Bupati dan Wakil Bupati yang sedang berkuasa di Bener Meriah untuk meletakan jabatan, karena telah gagal menjaga stabilitas politik, keamanan, Ekonomi, kenyamanan, Kerukunan dan Pembangunan serta telah Menggadaikan Harkat dan Martabat Gayo kepada pemerintah Aceh.
“Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah jangan terlalu mencampuri urusan politik, yang perlu dipikirkan adalah kesejahteraan rakyat Bener Meriah,” tulis Waladan dalam salah satu tuntutannya.
Waladan menyatakan, kezaliman yang sedang dipertontonkan wajib untuk diperangi, semoga penguasa di Bener Meriah segera sadar diri dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Bener Meriah atas perbuatan zalimnya.(pr | aZa)
