TAKENGON-LintasGAYO.co : Terkait polemik tanah hak pakai Nomor 1 di Kecamatan Pegasing dan Tanah Perkebunan yang ada di Burni Bius, Kecamatan Silihnara, Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian memberi penjelasan.
“Harus jujur saya akui, macetnya memang ada di DPRA. Pada anggota DPRA periode sebelumnya sudah ada rapat-rapat terkait masalah tanah hak pakai nomor satu dan saya sudah mencari dan membaca data-data yang di DPRA baik itu risalah dan berita acara rapatnya serta data lain lain solah tanah tersebut,” kata Hendra Budian, Sabtu 26 September 2020.
“Soal tanah Percontohan Perkebunan Kopi yang ada di Burni Bius, juga kita dorong untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, karena memang domain soal Kopi Pemkab Aceh Tengah lebih serius jadi kita juga serius mendorong ini dihibahkan kepada Pemda Aceh Tengah,” tambahnya.
Disebutkan, secara khusus dibutuhkan surat penegasan kembali dari Bupati Aceh Tengah dan setahunya, surat tersebut sudah dilayangkan kepada Pemerintah Aceh.
“Selanjutnya saya juga siap mengawalnya karena memang berada dalam bidang saya sebagai Wakil Ketua DPRA,” kata Hendra.
“Political will dari Bapak Gubernur Aceh soal hibah ini sangat baik dan terbuka, prinsipnya soal aset ini kan dihibahkan kepada Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, jadi dari pemerintah kepada pemerintah jadi tidak soal lagi di Gubernur Aceh,” jelas Hendra Budian.
Karena macetnya ada di DPRA, ia pribadi akan mencari jalan terbaik dan akan mengurai persoalan tersebut, secapatnya saya akan bekerja untuk ini, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh dapat dengan segera berkoordinasi terkait dengan persoalan ini.
“Hal hal lain yang menyangkut aset Pemerintah Aceh yang ada di Aceh Tengah jika tidak termanfaatkan dengan baik, bisa dimohonkan juga untuk dihibahkan dan dimanfaatkan dengan baik,” tandasnya.
[Dan/DM]
Ikuti channel kami, jangan lupa subscribe :
