Oleh : Fauzan Azima*
Di warung kopi kampung saya, ada petuah klasik: tidak ada makan siang gratis. Kalau terdengar gratis, biasanya ada catatan kecil yang tak terbaca. Entah dibayar nanti, atau dibayar diam-diam oleh pihak lain.
Program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianto membawa niat mulia, memberi asupan gizi bagi anak sekolah. Secara gagasan terdengar indah, seperti pidato tanpa salah ucap dan janji tanpa jeda panjang.
Namun publik yang kenyang pengalaman mulai bertanya pelan-pelan. Gratis untuk murid, iya. Untuk orang tua, mungkin. Tetapi untuk negara dan pembayar pajak? Di sinilah pepatah lama kembali relevan dan terasa menggelitik nalar.
Dalam logika ekonomi yang sering dikaitkan dengan Milton Friedman, tak ada kebijakan tanpa ongkos. Jika tidak dibayar sekarang, akan dibayar kemudian. Entah lewat pajak, utang, atau pengurangan pos lain yang sama pentingnya.
Kritik bermunculan dari soal distribusi, kualitas menu, hingga kesiapan anggaran. Ada kisah nasi kurang matang dan lauk dingin. Publik khawatir program bergizi berubah sekadar proyek besar dengan pengawasan kecil.
Kekhawatiran lain menyentuh ekonomi sekitar sekolah. Pedagang kantin yang hidup dari uang jajan bisa terdampak. Jika semua diseragamkan paket gratis, apakah usaha kecil ikut kenyang atau justru kehilangan pelanggan tetapnya.
Kritik seharusnya dibaca sebagai vitamin, bukan serangan. Program besar butuh transparansi besar. Publik ingin tahu bagaimana anggaran dikelola, siapa mengawasi, dan bagaimana mutu dijaga agar tujuan tidak melenceng.
Humor adalah cara sopan mengingatkan kekuasaan. Kita tertawa supaya tetap waras. Yang diharapkan bukan sekadar makan siang gratis, melainkan kebijakan yang jujur, terukur, dan benar-benar menyehatkan masa depan generasi.
(Mendale, Maret 4, 2026)
