REDELONG-LintasGAYO.co : Aktivis sekaligus pegiat lingkungan di Bener Meriah, Sadra Munawar, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah untuk lebih responsif dalam hal pengawasan pelaksanaan program rekonstuksi pasca bencana yang sedang digodok oleh eksekutif.
Sadra menuding lembaga wakil rakyat itu telah melakukan pembiaran. Beberapa masalah yang muncul ke ruang publik dalam proses penanganan bencana justru tidak mendapat tanggapan apapun dari lembaga wakil rakyat.
“Jangan lah diam begitu. Program eksekutif harus terus di awasi agar cek and balance dalam pelaksanaan pemerintahan tetap ada,” ujar Sadra, Kamis 26 Februari 2026.
Ia menambahkan, DPRK dalam kapasitas dan tugasnya sebagai legislatif harus segera menindaklnjuti beberapa permasalahan yang muncul saat bencana dan pascabencana.
“Dokumen R3P, validasi dan verifikasi data korban, pembangunan huntara, hingga ke penyaluran bantuan daging meugang. Kami pikir, ini luput dari perhatian dewan selama ini,” jelas Sadra.
Sadra juga mendorong DPRK untuk segera membentuk tim pansus guna pengawasan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada saat penanganan bencana tahun lalu.
“Sampai saat ini publik tidak tau berapa jumlah total APBD yang digunakan sebagai BTT untuk penangan bencana. Saya yakin, dewan juga tidak tau. terhadap hal ini kami dorong Pansus,” pungkasnya.
[SP]
