Oleh Mahbub Fauzie (warga Aceh Tengah, salah seorang relawan Tanpa Batas Jagong Jeget Peduli)
Peringatan HUT ke-449 Kota Takengon tahun 2026 dengan tema “Bersatu untuk Bangkit” adalah momentum yang sarat makna. Di tengah suasana pemulihan pascabencana hidrometeorologi, tema ini terasa relevan dan menyentuh nurani.
Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2010, setiap 17 Februari kita memperingati hari jadi kota tercinta ini. Namun tahun ini, suasananya berbeda. Luka masih terasa di kampung-kampung terdampak. Duka belum sepenuhnya reda.
Sebagai warga yang sempat menjadi penyintas dalam perjalanan serta mengalami saat bencana terjadi dan kemudian ikut berjibaku sebagai relawan pascabencana, saya menyaksikan langsung kondisi masyarakat terdampak.
Mereka sungguh butuh perhatian menyeluruh dalam berbagai aspek dasar kehidupannya. Khususnya di wilayah Kemukiman Wihni Dusun Jamat, dan di wilayah lain dalam kabupaten Aceh Tengah ini. Bahwa tema dengan mengusung spirit kata “bangkit” bukan hanya soal seremoni atau narasi optimisme. Bangkit adalah kerja sunyi. Bangkit adalah keberpihakan yang nyata. Bangkit adalah keberanian menata ulang prioritas.
Kita mengapresiasi komitmen Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang menyampaikan bahwa kritik akan dijawab dengan program. Pernyataan itu penting sebagai fondasi etika pemerintahan. Kritik bukan musuh, melainkan vitamin demokrasi. Namun program yang lahir dari kritik publik harus benar-benar menyentuh akar persoalan, terutama di desa-desa yang terdampak parah.
Hari ini, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar hiburan pascabencana, tetapi pemulihan menyeluruh: fisik, sosial, ekonomi, dan ruhiyah.
Rumah yang rusak harus diperbaiki. Sarana-prasarana umum harus dipulihkan. Namun yang tak kalah penting adalah trauma healing. Anak-anak yang menyaksikan banjir bandang, ibu-ibu yang kehilangan kebun, petani yang sawahnya tertimbun lumpur—mereka memerlukan pendampingan psikososial yang terstruktur, bukan insidental.
Di titik ini, pemerintah kampung perlu diberdayakan kembali. Banyak aparatur desa di wilayah terdampak juga menjadi korban. Pemerintahan kampung jangan dibiarkan lumpuh. Justru dari kampunglah kebangkitan dimulai.
Pendekatan berbasis kearifan lokal—musyawarah, gotong royong, peran reje, imem kampung, dan tokoh adat—harus dihidupkan kembali. Jangan sampai pemulihan hanya berpusat di kota, sementara kampung berjalan sendiri dengan daya seadanya.
Seremoni HUT sudah tepat jika diarahkan pada substansi. Biarlah kemeriahan ditunda, tetapi program nyata dipercepat. Anggaran dan energi difokuskan pada penguatan ketahanan warga. Jangan sampai tema “Bersatu untuk Bangkit” berhenti pada spanduk dan baliho.
Sektor pertanian di wilayah Kemukiman Wihni Dusun Jamat, dan kawasan lain di Aceh Tengah yang rusak parah membutuhkan pemikiran serius. Apa yang layak ditanami pascabencana? Apakah komoditas lama masih relevan, atau perlu diversifikasi berbasis ketahanan pangan jangka panjang?
Di sinilah peran Dinas Pertanian dan instansi terkait diuji. Pendampingan teknis, bantuan bibit adaptif, hingga akses pasar harus dirancang terintegrasi. Petani tidak cukup diberi semangat; mereka perlu roadmap.
Di sisi lain, semangat ruhiyah masyarakat juga harus dipulihkan. Pemimpin daerah telah memulai pendekatan pelayanan berbasis masjid melalui Masjid Agung Ruhama’ Takengon.
Semangat ini patut diapresiasi. Namun pemulihan spiritual pascabencana perlu diperluas hingga ke kampung-kampung terdampak. Dinas Syariat Islam dan lembaga keagamaan dapat mengambil peran strategis: pengajian trauma healing, penguatan imam kampung, serta ruang-ruang dialog keagamaan yang menenteramkan.
Pemerintah dan semua kita juga harus belajar dari ketulusan para relawan lintas komunitas. Mereka datang tanpa pamrih, bekerja tanpa sorot kamera.
Bahkan hingga hari ini, personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kepolisian tetap setia membersamai warga di wilayah Jamat. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka membantu membersihkan puing, membangun kembali fasilitas, dan menguatkan moril masyarakat. Inilah wajah “bersatu” yang sesungguhnya—sunyi, konsisten, dan membumi.
Pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Namun pemerintah harus menjadi dirigen yang menyatukan orkestrasi ini. Hadir lebih awal dari masyarakat, sebagaimana pernah disampaikan Bupati, berarti tanggap sebelum diminta, bergerak sebelum didesak, dan menyapa sebelum dikritik.
Kebangkitan Aceh Tengah tidak akan lahir dari pencitraan dan konten semata, melainkan dari kejujuran melihat realitas. Tidak sekadar dari panggung seremoni, tetapi dari lumpur sawah dan cangkulan tanah yang kembali ditanami. Tidak dari tepuk tangan, tetapi dari doa ibu-ibu yang merasa diperhatikan.
HUT ke-449 ini semoga menjadi titik refleksi bersama. Bersatu bukan berarti seragam dalam pandangan, tetapi sejalan dalam tujuan. Bangkit bukan berarti melupakan luka, tetapi mengubahnya menjadi energi perubahan.
Aceh Tengah pernah ditempa oleh sejarah panjang. Kini ia sedang ditempa oleh ujian alam.
Jika pemerintah dan masyarakat sungguh-sungguh menjadikan momentum ini sebagai gerakan kolektif—memberdayakan kampung, memulihkan trauma, menguatkan pertanian, menghidupkan ruhiyah, dan meneguhkan pelayanan—maka “Bersatu untuk Bangkit” tidak lagi sekadar tema, melainkan jalan bersama menuju kemandirian dan keberkahan. []
