Oleh : Mustafa Kamal (Kadis Kominfo Aceh Tengah)
Kritik terhadap seorang pejabat publik adalah hal yang lumrah, bahkan diperlukan dalam demokrasi. Namun, membaca pernyataan Satria Darmawan dari relawan Pemuda Gayo yang menyebut Haili Yoga sebagai “pemimpin terburuk sepanjang sejarah Aceh Tengah” memunculkan sebuah pertanyaan besar: Apakah kritik tersebut murni evaluasi kinerja, atau sekadar penghakiman parsial di tengah suasana duka?
Menilai kepemimpinan hanya dari satu fragmen kejadian—dalam hal ini bencana hidrometeorologi baru-baru ini—tanpa melihat gambaran besar (big picture) adalah langkah yang gegabah dan tidak adil.
Tuduhan bahwa Bupati “hanya bekerja di depan kamera” atau “sibuk konten” sering kali menjadi serangan klise di era digital. Di masa krisis, kehadiran pemimpin di media sosial sebenarnya bisa berfungsi sebagai kanal informasi publik dan upaya menjaga moral warga agar tetap tenang. Menuding aksi tersebut hanya sebagai “konten” tanpa melihat dampak informatifnya adalah bentuk simplifikasi masalah.
Begitu juga dengan tuduhan mengenai “gembok Pendopo” atau “menangis saat rapat”. Jika ini tidak disertai bukti kuat mengenai motif di baliknya, kritik tersebut jatuh menjadi serangan personal yang emosional.
Seorang pemimpin yang menunjukkan empati lewat air mata tidak lantas berarti ia lemah, sering kali itu adalah manifestasi dari beban tanggung jawab yang luar biasa berat di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya daerah.
Menangani bencana yang melanda 14 kecamatan sekaligus bukanlah perkara membalikkan telapak tangan. Kelumpuhan transportasi, listrik dan komunikasi adalah kendala teknis yang berada di luar kendali penuh seorang Bupati.
Kritik Satria yang menyebut Bupati “menyerah” karena mengeluarkan surat ketidakmampuan sebenarnya bisa dibaca secara positif sebagai langkah taktis dan jujur. Dalam birokrasi, pengakuan ketidakmampuan daerah (status tanggap darurat) justru merupakan syarat administratif agar pemerintah pusat atau provinsi dapat segera mengucurkan bantuan dan sumberdaya lainnya. Tanpa surat itu, Aceh Tengah justru akan terisolasi tanpa bantuan dari pemerintah atasan.
Menghakimi seseorang sebagai “yang terburuk sepanjang sejarah” memerlukan parameter pembanding yang jelas. Bagaimana dengan indikator makro lainnya selama masa jabatan beliau yang belum genap setahun? Bagaimana dengan angka stunting, inflasi, atau tata kelola birokrasi sebelum bencana melanda?
Rakyat Aceh Tengah butuh solusi, bukan sekadar narasi yang memecah belah di tengah krisis. Kritik yang hanya melihat permukaan tanpa memahami mekanisme birokrasi dan kendala lapangan hanya akan menjadi kegaduhan yang tidak produktif.
Sudah saatnya kita memberikan ruang bagi klarifikasi dan melihat upaya pemulihan secara utuh. Jika memang ada kekurangan dalam koordinasi, mari dikritik secara konstruktif dengan data, bukan dengan vonis yang bersifat menghakimi secara sepihak. Pemimpin diuji oleh tanggung jawab, dan rakyat diuji oleh cara mereka bersikap dalam keadaan sulit. []
