BANDA ACEH-LintasGAYO.co : Aliansi Mahasiswa Menggungat melaksanakan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis 19 Juni 2025.
Aksi ini merupakan kali kedua yang dilakukan mahasiswa, menuntut kejelasan dokumen perkara P19 terkait dugaan korupsi beasiswa yang bersumber dari dana pokir anggota DPRA.
Mahasiswapun, pertanyakan kapasitas Jaksa atas hasil audit tim ahli BPKP RI perhitungan kerugian dinilai keliru oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Aceh.
Koordinator Aksi, Sabarudin dalam orasinya menyampaikan, Kejati Aceh telah salah dalam mengeluarkan dokumen P19 atas 9 perkara kasus korupsi beasiswa usulan pokir DPRA tahun 2017.
“Isi dari dokumen P19 dari Aspidsus Kejati Aceh menyatakan bahwa hasil perhitungan audit tim Ahli BPKP RI terhadap 9 perkara masih keliru, dan ini alasan pihak Kejati Aceh mengembalikan perkara tersebut ke Polda Aceh,” ujar Sabarudin.
Ia pun mempertanyakan sejak kapan Jaksa lebih ahli dari BPKP untuk mengaudit kerugian negara.
“Ini merupakan kekeliruan dari pihak Jaksa bukan hasil audit tim ahli BPKP RI, jadi kami minta Aspidsus Kejati Aceh keluar menemui massa Aksi untuk mempertanggungjawabkan dokumen P19 itu,” tegasnya.
Tak kunjung menemui massa, mahasiswa pun melakukan pembakaran ban dan meledakkan petasan di halaman kantor Kejati Aceh, sebagai bentuk protes atas dokumen P19 Aspidsus Kejati Aceh yang dinilai telah mempermainkan hukum.
Mahasiswa menuding Kejaksaan Tinggi Aceh telah gagal melakukan penegakan hukum dan meminta kepada Kajati Aceh, mengevaluasi Asisten Pidana Khusus, Muhammad Ali Akbar dan Solahudin sebagai Kasitut.
“Kalo memang pihak kejaksaan tidak salah mengeluarkan dokumen P19 terhadap 9 perkara, kenapa tidak berani menjumpai kami dan mengklarifikasi secara terbuka,” tegas sabarudin.
“Kami akan datang lagi, akan terus mengawal dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada Aspidsus Kejaksaan Tinggi Aceh, karena beliau yang bertanggungjawab telah mengeluarkan dokumen P19,” tegas Sabarudin.
[SP]
