KUTACANE-LintasGAYO.co : Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Aceh Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara Senin, 24 Februari 2025.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut kebijakan efesiensi anggaran kementerian yang di anggap berdampak negatif pada pelayanan publik.
Kordinator aksi, Eko Widiyanto, dalam orasinya menyebutkan aksi ini dilakukan atas beberapa kebijakan pemerintah yang menimbulkan berbagai persolan dan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan rakyat, sebutnya.
Efesiensi anggaran kementerian kata Eko, sangat berdampak negatif pada pelayanan publik.
“Efesiensi anggaran publik seharusnya menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola yang baik, namun pemotongan anggaran yang tidak tepat justru menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Menurut Eko program makan bergizi gratis merupakan progam pemerintah pusat dan memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun program tersebut kurang tepat dan implementasinya diduga tidak merata sehingga esensi program perlu dikaji ulang, ujarnya.
Koordinator aksi Eko, juga menyerahkan sejumlah poin tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui DPRK Aceh Tenggara.
Berikut isi lengkap tuntutan mahasiswa Aceh Tenggara:
1. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayan publik dan kesejahteraan rakyat.
2. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia emas 2045.
3. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak seperti tunjangan kinerja atau Tukin bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
4. Meminta pemerintah untuk memperbaiki konsep dan implementasi program makan bergizi gratis agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebijakan lainnya.
5. Mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja kabinet Merah Putih dengan mempertimbangkan profesionalisme dan kepentingan rakyat sebagai perioritas yang dapat mengajak elemen masyarakat akademisi dan mahasiswa untuk terus mengawal
kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat dan prinsip keadilan sosial.
6. Menolak penerbitan Izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik mencederai independensi perguruan tinggi serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
7. Mewujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat.
8. Melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut.
9. Menghapus multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita reformasi Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Kami sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil akan terus berjuang demi terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Amatan media ini di lokasi, aksi demo tersebut di warna dengan membakar ban bekas, dan mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRK, sempat adu pisik dengan aparat keamanan.
[Yusuf]
